Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya implementasi program 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dimulai dengan langkah cepat atau "quick wins" yang terukur dan berkelanjutan. Hal ini krusial agar target ambisius pemerintah dalam membangun kapasitas energi surya nasional dapat tercapai. Menurut Fabby, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besaran kapasitas yang ditargetkan, melainkan juga kemampuan pemerintah dalam membangun fondasi implementasi yang solid, cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.
Pada tahap awal, Fabby menyarankan agar pemerintah memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung. Program-program ini diharapkan mampu menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka keran investasi baru, meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik bersih, serta membangun optimisme kolektif bahwa Indonesia sanggup menjalankan proyek energi bersih berskala besar. "Quick wins ini penting untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi kapasitas semata, melainkan sebuah strategi nyata dalam transformasi sistem energi nasional," ujar Fabby dalam sebuah media briefing yang diselenggarakan pada Jumat, 29 Mei 2026.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pembangunan PLTS sebesar 100 GW. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari agenda transisi energi dan upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Target penyelesaian program ini adalah sebelum tahun 2029, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam pengembangan energi bersih di kawasan ASEAN.
IESR telah mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus pada tahap awal implementasi program PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi pengembangan PLTS atap yang dikombinasikan dengan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS di tingkat desa, yang dapat diwujudkan melalui koperasi desa atau badan usaha milik desa (BUMDes).
Fabby menilai bahwa program dedieselisasi merupakan pintu masuk yang paling strategis. Hal ini mengingat Indonesia masih memiliki ribuan unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama yang beroperasi di wilayah terpencil dan kepulauan. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencatat adanya sekitar 3.996 generator diesel yang tersebar di 1.234 lokasi terpencil. Pemerintah menargetkan pengurangan pasokan listrik yang bersumber dari PLTD sebesar 80 persen pada tahun 2030.
Namun demikian, proses pengadaan proyek dedieselisasi diidentifikasi belum berjalan secara optimal. Lelang proyek yang digelar pada tahun 2022 dilaporkan minim peminat. Sementara itu, penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada tahun 2023 masih menghadapi kendala dalam hal persetujuan tarif. Hingga berita ini diturunkan, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai harga batas atas untuk proyek dedieselisasi yang berbasis PLTS dan BESS juga belum diterbitkan. Kendala-kendala ini perlu segera diatasi agar percepatan implementasi program PLTS 100 GW dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan.
