Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengumumkan kesiapan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW). Proyek ambisius ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk mentransformasi bauran energi nasional menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Lahan seluas 24.000 hektare ini merupakan hasil identifikasi mendalam yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Saat ini, proses verifikasi ulang tengah berlangsung untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur pendukung yang krusial bagi operasional PLTS berskala besar ini. "Kita akan melakukan verifikasi ulang terhadap 24 ribu hektare lahan ini bersama dengan ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," ujar Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/5/2026).
Verifikasi tersebut mencakup aspek-aspek vital seperti kesiapan jaringan transmisi listrik dan ketersediaan gardu induk. Integrasi yang mulus antara pembangkit PLTS dan sistem kelistrikan nasional menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Yuliot menargetkan percepatan proses ini dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan itu percepatan," harapnya.
Selain kesiapan lahan, pemerintah juga sedang fokus pada penyusunan kerangka regulasi yang memadai untuk mempercepat pembangunan PLTS 100 GW. Langkah strategis ini diwujudkan melalui perampungan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan memfasilitasi investasi serta implementasi proyek.
Lebih lanjut, Yuliot Tanjung menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat program dedieselisasi, yaitu penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan sumber energi terbarukan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya fluktuatif, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian energi nasional.
"Arahan dari Presiden adalah dalam tiga tahun ini PLTS dan dedieselisasi ini bisa dilaksanakan, dan ini yang kita lagi konsolidasikan," jelas Yuliot. Ia menambahkan bahwa transisi ke energi terbarukan, khususnya dari sumber daya alam seperti matahari, akan secara signifikan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi fosil di pasar internasional. Dengan demikian, proyek PLTS 100 GW ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
