Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen pada tahun 2027, sebuah ambisi yang diperkirakan membutuhkan pembiayaan fantastis senilai Rp 8.600 triliun. Untuk mencapai target monumental ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak seluruh daerah di Indonesia untuk proaktif menggali potensi pengembangan sumber pembiayaan baru. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5/2026), menyatakan bahwa angka pembiayaan sebesar Rp 8.600 triliun tersebut merujuk pada data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Friderica, akrab disapa Kiki, menekankan pentingnya kontribusi pengembangan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia mencontohkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen (year-on-year) di tengah gejolak global, di mana pengembangan ekonomi daerah berperan sebagai penopang utama. "Diharapkan agenda strategis ke depan bisa memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal," ujar Kiki.
Lebih lanjut, Kiki menjelaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah potential growth level yang dibutuhkan untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara maju. Untuk mewujudkan lompatan tersebut, diperlukan mesin-mesin pertumbuhan baru yang lebih kokoh, didukung oleh basis pembiayaan yang mendalam dan terdiversifikasi, serta komitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat.
Dalam konteks ini, sektor jasa keuangan memiliki peran yang semakin krusial. OJK memandang sektor ini bukan hanya sebagai instrumen investasi bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang vital dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah menjadi kunci untuk membuka potensi pembiayaan baru yang dapat mendorong tercapainya target ekonomi ambisius Indonesia di masa depan. Peningkatan inklusivitas keuangan di daerah juga menjadi prioritas, agar seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi lokal mereka.
