PT Pertamina Hulu Energi bersama anak perusahaannya, PT Pertamina EP Zona 7 dan Zona 11, berkomitmen penuh dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sinergis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu agenda penting yang baru saja diselenggarakan di Surabaya pada 18-19 Mei 2026 adalah "Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Asta Cita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan". Acara ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan tujuan pembangunan energi dan pangan bangsa.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat kunci dari berbagai kementerian dan lembaga, menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencapai target ketahanan nasional. Di antaranya, Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nanang Abdul Manaf, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Turut hadir pula Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Anggono Mahendrawan, Direktur Utama PT Pertamina EP, Rachmat Hidajat, dan Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen.
Partisipasi aktif juga datang dari jajaran pemerintah daerah, seperti Bupati Majalengka, Eman Suherman, dan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, beserta perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan dinas terkait lainnya di wilayah Jawa bagian barat dan timur. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan energi dan pangan di tingkat lokal.
Dalam paparannya, Nanang Abdul Manaf menekankan bahwa mewujudkan swasembada energi memerlukan pendekatan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Direktur Utama PT Pertamina EP, Rachmat Hidajat, yang menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan dan partisipasi aktif semua pihak. Rachmat berharap kegiatan ini dapat menghasilkan sinergi kolaborasi dan kesamaan persepsi untuk mendukung kegiatan hulu migas demi pencapaian Asta Cita ketahanan pangan dan energi nasional.
Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen, menambahkan bahwa agenda harmonisasi tata ruang ini sangat krusial. Tujuannya adalah memastikan pembangunan sektor energi strategis tetap berjalan selaras dengan kepentingan sektor pertanian, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang harmonis dan berkelanjutan.
Sebagai hasil akhir dari kegiatan ini, dirumuskan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban tanah serta ruang. Para peserta, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung kegiatan Pertamina, termasuk dalam penyelesaian isu-isu operasional hulu migas. Komitmen ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi teknis di lapangan, yang semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Kolaborasi yang erat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ketahanan energi dan pangan Indonesia di masa depan.
