Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyuarakan penolakan keras terhadap rencana kebijakan Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai kebijakan ini berpotensi mendasar mengubah struktur perdagangan sawit nasional, mengarah pada monopoli perdagangan, praktik rente ekonomi, elit capture, serta penguasaan rantai ekspor oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan. POPSI menekankan bahwa kebijakan ini dikeluarkan tanpa melibatkan petani sawit, koperasi petani, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit nasional, sebuah langkah yang dinilai sebagai pengulangan kesalahan sejarah tata niaga komoditas di masa lalu, khususnya pengalaman BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) pada era Presiden Soeharto.
Pengalaman pahit BPPC di masa lalu menjadi pelajaran berharga. Saat itu, tata niaga cengkeh yang dipusatkan dan dikendalikan oleh kelompok dekat kekuasaan menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga jatuh di tingkat petani, berkembangnya praktik rente, dan kerusakan panjang industri cengkeh nasional. Darto mengingatkan, "Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite. Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit."
POPSI mengidentifikasi sejumlah kemiripan serius antara rancangan tata kelola ekspor sawit saat ini dengan pola tata niaga cengkeh di masa lalu. Pertama, adanya potensi monopsoni atau monopoli jalur ekspor. Penunjukan BUMN sebagai gatekeeper ekspor akan menghilangkan akses langsung pelaku usaha swasta terhadap pembeli global, yang dalam jangka panjang dapat mematikan kompetisi sehat dalam perdagangan sawit nasional. Kedua, pemerintah akan memiliki kontrol sangat besar terhadap harga dan volume perdagangan, termasuk pengaturan volume ekspor, waktu ekspor, harga referensi, serta berbagai bentuk pengendalian pasar terselubung.
Ketiga, kebijakan ini menggunakan argumentasi "kepentingan nasional" seperti stabilitas ekonomi, ketahanan nasional, hilirisasi, dan pengamanan pasokan domestik. POPSI berpendapat, argumentasi ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun monopoli baru dalam perdagangan komoditas strategis. Keempat, risiko rente ekonomi sangat besar. Muncul pertanyaan krusial mengenai siapa yang akan mendapatkan akses kuota, siapa yang menjadi aggregator perdagangan, siapa yang mendapat fasilitas ekspor, dan siapa yang memiliki kedekatan dengan BUMN ekspor. Dalam struktur pasar yang tertutup, praktik rente dan elit capture sulit dihindari.
Kelima, petani sawit berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan. Dengan menyempitnya jumlah pembeli dan terkontrolnya akses pasar melalui satu pintu, daya tawar petani akan otomatis menurun. Petani akan semakin menjadi price taker, dan harga tandan buah segar (TBS) berisiko ditekan. Dampak kebijakan ini juga akan sangat besar terhadap perusahaan sawit nasional. Selama ini, perusahaan besar memiliki kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik, serta refinery network global. Sentralisasi ekspor melalui BUMN akan membuat perusahaan kehilangan akses direct export dan bergantung pada satu jalur perdagangan.
Melemahnya kompetisi pembelian CPO dan TBS akibat sentralisasi jalur ekspor dan berkurangnya pembeli efektif akan sangat berpotensi menekan harga di tingkat petani. Darto menegaskan, "Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani. Jangan sampai petani sawit kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat." POPSI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini dan mengutamakan kepentingan petani sawit serta pelaku usaha nasional.
