Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program prioritas ini, seraya melakukan pengetatan pengawasan di lapangan. Pengakuan ini disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan menutup lebih dari 3.000 dapur MBG atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena berbagai permasalahan. Beliau secara eksplisit mengundang para pejabat, termasuk anggota DPR dan bupati, untuk melakukan inspeksi langsung ke seluruh dapur MBG guna memverifikasi progres dan mendeteksi potensi penyimpangan. "Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3 ribu dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan program yang menyangkut hajat hidup masyarakat ini. "Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak. Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," tegasnya, menunjukkan keseriusan dalam memastikan program berjalan sesuai koridor yang seharusnya.
Program MBG saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat setiap harinya. Tercatat, sebanyak 62,4 juta orang menikmati manfaat program ini setiap hari. Angka tersebut mencakup 6,3 juta balita yang menjadi prioritas utama, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil. Tidak hanya itu, pemerintah juga merencanakan perluasan cakupan program untuk membantu 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan dukungan pangan bergizi. "Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara," papar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis ini merupakan amanat konstitusi, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menggarisbawahi kewajiban negara untuk mengurus fakir miskin dan anak-anak terlantar. "Karena apa? Itu adalah perintah Undang-undang dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara," pungkasnya, menggarisbawahi landasan filosofis dan hukum dari program tersebut. Upaya pengetatan pengawasan dan perbaikan sistem manajemen diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada, sehingga program MBG dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
