Media asing mengkritik dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, dengan tudingan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program-program ini dianggap berpotensi meningkatkan defisit anggaran dan mengganggu stabilitas fiskal Indonesia. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah mampu menjaga tata kelola fiskal dengan baik, bahkan defisit APBN dipastikan tetap berada di bawah ambang batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya merujuk pada data defisit APBN tahun sebelumnya yang bahkan lebih rendah dari target, yaitu 2,8% dari PDB, bukan 2,9% seperti yang mungkin diasumsikan oleh pihak-pihak yang mengkritik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia masih dalam kendali dan tidak berantakan seperti yang digambarkan oleh media asing, termasuk The Economist. Ia justru balik menyerang dengan membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara lain, terutama di Eropa, yang memiliki defisit lebih besar namun tidak menjadi sorotan negatif. "Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh negara-negara di Eropa berapa defisitnya," tegas Purbaya.
Selain isu defisit, Purbaya juga menyoroti pengelolaan utang Indonesia yang dinilainya sangat baik. Rasio utang terhadap PDB Indonesia masih berada di bawah standar global 40%, jauh lebih baik dibandingkan banyak negara maju di Eropa yang rasio utangnya mendekati 100%. Pengelolaan utang yang prudent ini menjadi salah satu bukti bahwa kondisi keuangan negara Indonesia sehat dan terjaga. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik ini, Purbaya berpendapat bahwa media asing seharusnya memberikan apresiasi dan pujian kepada Indonesia, bukan malah memberitakan hal-hal negatif. "Utangnya juga berapa? Itu mendekati 100% semua utangnya, kita masih mendekati 40%," sebut Purbaya. Ia menekankan bahwa dengan pencapaian dalam tata kelola fiskal dan pengelolaan utang, Indonesia seharusnya mendapatkan pengakuan positif. "Seharusnya The Economist memuji kita," pungkas Purbaya. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap kemampuan fiskal Indonesia dalam menjalankan program-program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
