Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan penambahan menu telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring anjloknya harga telur di tingkat peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan telah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk asosiasi dan koperasi peternak ayam telur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional (BGN), guna mencari solusi atas permasalahan ini.
Saat ini, harga telur di tingkat peternak dilaporkan turun drastis hingga mencapai Rp 22.500 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen yang seharusnya berada di angka Rp 26.500 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan kerugian signifikan bagi para peternak, mengingat biaya produksi rata-rata telur berada di kisaran Rp 24.000 per kilogram.
Selain masalah harga, stok telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 13% dari total kebutuhan nasional. Hal inilah yang mendorong Kementan untuk mengusulkan peningkatan porsi telur dalam menu MBG. "Kita tentu mendorong agar program makan bergizi gratis juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar harga beli telur ini juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," ujar Agung usai rapat di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Agung juga menjelaskan bahwa upaya stabilisasi harga akan dilakukan melalui distribusi telur dari daerah surplus ke daerah defisit. Ia mencontohkan bahwa di saat harga telur anjlok di Pulau Jawa, daerah seperti Papua dan Maluku justru masih mengalami harga yang tinggi karena keterbatasan produksi. "Kita masih punya Pulau Papua yang masih di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh karena itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi harga ini adalah bagaimana memfasilitasi distribusi dari daerah produsen ke daerah yang masih defisit atau daerah surplus ke daerah defisit," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, mengungkapkan bahwa anjloknya harga telur di tingkat peternak tidak terlepas dari peran middleman atau tengkulak yang mempermainkan harga. "Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," jelas Herry. Ia juga telah meminta bantuan pemerintah, termasuk Satgas Pangan, untuk menindak para middleman yang dinilai mengambil keuntungan tidak wajar, mengingat selisih harga yang signifikan antara harga di tingkat peternak dan konsumen. "Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tau tadi harga berapa dibilang? Rp21.000, kalian beli telur berapa? Rp29.000-Rp30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp8.000 itu? itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," imbuh Herry. Situasi ini tentu berdampak buruk bagi kesejahteraan peternak yang mengalami kerugian akibat harga jual yang tidak sesuai dengan biaya produksi.
