Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan para duta besar negara sahabat dan asosiasi bisnis internasional untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi. Upaya ini diwujudkan melalui Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Purbaya menjelaskan bahwa saluran aduan pengusaha di kanal Debottlenecking dirancang untuk menjaga kepercayaan investor. Dengan mendengarkan langsung permasalahan dari pelaku usaha, regulasi akan diperbaiki agar lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi. "Saya mendengarkan dari sektor swasta apa masalah mereka dan kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya kami juga akan memperbaiki regulasi sesuai dengan itu. Jadi menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kami menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta.
Setiap pekan, Kementerian Keuangan menggelar sidang untuk menyelesaikan 1-2 kasus yang dihadapi pengusaha. Purbaya optimis bahwa dalam satu tahun ke depan, iklim investasi di Indonesia akan menunjukkan perbaikan signifikan. Sejak diluncurkan pada 16 Desember 2025, layanan Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan, di mana 83 di antaranya telah dibahas secara terbuka dan 45 aduan diklaim telah terselesaikan. "Dengan ini saya memastikan mekanisme yang efektif dan efisien untuk memfasilitasi kekhawatiran investor tentang perizinan dan proses yang lancar terkait kekhawatiran investor mengenai investasi dan bisnis mereka di Indonesia," tambahnya.
Purbaya mengajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia, menjanjikan penghapusan seluruh hambatan yang ada. "Jadi para duta besar, pengusaha yang menghadiri pertemuan ini, jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis Anda di negara ini, beri tahu kami. Kami akan memastikan bahwa kami akan menghilangkan hambatan tersebut sesegera mungkin," tegasnya. Ajakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dari sektor swasta, yang krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mengingat belanja pemerintah hanya berkontribusi 10% terhadap perekonomian, sementara sektor swasta menyumbang 90%, partisipasi sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6%, bahkan 8% pada tahun 2029. "Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, sementara kita tahu bahwa target kita adalah 8% pada tahun 2029. Oleh karena itu kami memahami bahwa kita perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita. Memiliki iklim bisnis yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita," pungkas Purbaya.
