Sebanyak 15.425 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga April 2026. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah paling rentan terdampak gelombang PHK ini. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan sektor industri yang bergantung pada bahan baku minyak dan plastik menjadi yang paling berisiko. "Yang pasti di daerah Jawa Barat. Tentunya, bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak, plastik, yang tentunya akan terdampak dengan kondisi perekonomian dan perang yang saat ini terjadi," jelas Saiful.
Menyikapi kondisi ini, BPJS Ketenagakerjaan tidak tinggal diam. Pihaknya tengah gencar melakukan pemetaan intensif untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi besar untuk melakukan PHK. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan proaktif menghubungi para pemberi kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak pekerja yang terdampak PHK dapat segera dicairkan tanpa kendala. "Yang pasti kami akan langsung melakukan proaktif dan siap untuk segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang akan terdampak PHK," tegas Saiful.
Lebih lanjut, Saiful menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan membuka gerai atau counter pelayanan langsung di lokasi perusahaan yang terdampak PHK. Langkah ini diambil agar para pekerja tidak perlu repot datang jauh-jauh ke kantor cabang. "Termasuk jika dibutuhkan kita akan membuka counter-counter di lokasi-lokasi tempat perusahaan yang mengalami PHK," ungkapnya.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat temuan ini. Jawa Barat memang menjadi provinsi dengan angka PHK terbanyak. Kemnaker mencatat bahwa 3.339 orang di Jawa Barat terkena PHK, angka ini setara dengan 21,65% dari total angka PHK di seluruh Indonesia. "Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," demikian dikutip dari situs Satudata Kemnaker. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mitigasi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Upaya pemetaan perusahaan berisiko dan percepatan pencairan hak pekerja menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik dan kenaikan harga komoditas.
