Industri petrokimia dan plastik di Indonesia saat ini tengah dilanda tekanan yang signifikan, memicu kekhawatiran akan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun asosiasi industri, seperti Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), menegaskan belum adanya laporan PHK dari anggotanya, serikat pekerja melihat sinyal efisiensi yang mulai mengarah pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun anggota asosiasi yang melaporkan kejadian PHK.
Namun, pandangan berbeda datang dari Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia berpendapat bahwa wajar jika pengusaha cenderung mengelak ketika ditanya mengenai potensi PHK massal. Said Iqbal memperingatkan bahwa risiko pemangkasan jumlah pekerja masih sangat mungkin terjadi dalam tiga bulan ke depan, terutama dipicu oleh tekanan pada berbagai sektor industri, termasuk plastik, yang terdampak oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurutnya, situasi ini menyebabkan kenaikan biaya energi yang tinggi, memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai potensi PHK massal dari sekitar sepuluh perusahaan di berbagai sektor, termasuk tekstil, garmen, plastik, dan komponen elektronik. Informasi ini berasal dari para buruh yang menyebutkan bahwa manajemen perusahaan telah memberikan sinyal efisiensi kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Lokasi perusahaan-perusahaan yang berpotensi terdampak meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian DKI Jakarta.
Ancaman PHK paling terasa di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari benang, kain, hingga poliester. Sektor industri plastik juga terancam akibat lonjakan harga bahan baku impor. Hal ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahan baku plastik mayoritas masih bergantung pada impor, seperti polimer dan petrokimia. Ketika perusahaan harus membeli bahan baku menggunakan dolar dan menjual produk jadi dalam rupiah di pasar domestik, pelemahan rupiah secara otomatis merugikan mereka, yang kemudian berimbas pada kenaikan harga jual produk plastik.
Terlepas dari peringatan serikat pekerja, Inaplas tetap konsisten menyatakan bahwa tekanan pada sektor industri ini sudah dirasakan bahkan sebelum konflik di Timur Tengah memanas pada akhir Februari 2026. Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, kembali menegaskan bahwa belum ada perusahaan di sektor petrokimia dan plastik yang melakukan PHK hingga berita ini diturunkan, berdasarkan konfirmasi dari para anggota asosiasi. Inaplas juga tidak pernah melaporkan adanya PHK di industri anggota mereka kepada pemerintah.
Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai, menambahkan bahwa para anggota asosiasi tidak memiliki rencana untuk melakukan PHK, khususnya di industri petrokimia dan pengolahan plastik. Ia beralasan bahwa para pengusaha masih memiliki banyak pelanggan. "Jadi di industri petrokimia dan hilirnya, hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun di-PHK, dan itu tidak ada di dalam ramalan ataupun outlook yang akan dilakukan ke depan, tidak ada kita sampaikan PHK," jelasnya, menunjukkan optimisme dari sisi asosiasi industri.
