Jakarta – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan impresif sebesar 5,61 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal pertama 2026, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini, di tengah perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan internasional, diklaim pemerintah sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional. Namun, di balik angka yang menggembirakan ini, sejumlah pakar melihat adanya "pekerjaan rumah" besar yang menanti pemerintah.
Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, menyatakan bahwa pertumbuhan ini, meski tampak positif, perlu dicermati lebih dalam. "Pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan kesehatan ekonomi nasional yang kuat, atau justru hanya menutupi tekanan besar yang sedang bergerak diam-diam di bawah permukaan?" ujar Achmad. Ia menekankan bahwa ekonomi tidak dapat dibaca hanya dari satu angka pertumbuhan, karena indikator fundamental lainnya menunjukkan tanda kewaspadaan yang tidak boleh diabaikan.
Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,1 persen dan lonjakan belanja pemerintah yang mencapai lebih dari 21 persen. Faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri juga turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, Achmad mempertanyakan keberlanjutan pertumbuhan yang sangat bergantung pada konsumsi jangka pendek dan stimulus fiskal ini setelah momentum musiman berlalu.
Di sisi lain, tekanan global justru semakin menguat. Kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan gangguan jalur perdagangan energi internasional, dengan harga minyak Brent yang sempat melampaui 95 dolar AS per barel, menciptakan tekanan ganda bagi Indonesia sebagai importir minyak bersih. Situasi ini berpotensi memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai tukar rupiah.
"Kenaikan harga energi global adalah ancaman serius bagi keberlanjutan subsidi energi nasional," jelas Achmad. Pemerintah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik, dalam APBN 2026. Jika harga minyak terus meningkat dan rupiah melemah, kebutuhan subsidi energi diperkirakan dapat melonjak jauh di atas target APBN. "Di sinilah persoalan besar mulai muncul. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata berdiri di atas fondasi fiskal yang mulai menghadapi tekanan berat," tambahnya.
Lebih lanjut, Achmad menyoroti bahwa meskipun penerimaan negara pada awal 2026 menunjukkan pertumbuhan, lajunya mulai melambat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas ekspor membuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi sekuat era booming komoditas 2022-2024. Pendapatan negara kini menghadapi tantangan serius karena kebutuhan belanja sosial, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus meningkat.
Bersamaan dengan itu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus membengkak, mendekati 430 miliar dolar AS menurut data Bank Indonesia. Meskipun masih dalam batas aman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kenaikan utang di tengah pelemahan rupiah menciptakan risiko fiskal yang nyata. "Karena utang luar negeri bukan hanya soal jumlah pinjaman, tetapi juga soal kemampuan membayar dalam mata uang asing. Ketika rupiah melemah, maka beban pembayaran utang otomatis ikut membesar," pungkas Achmad.
