Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan Indonesia telah terjebak dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap selama 33 tahun sejak 1993. Kondisi ini menjadi alasan utama di balik target ambisius untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029. Target tersebut akan dicapai secara bertahap, dimulai dengan proyeksi pertumbuhan 6,3% pada 2026, dilanjutkan 7,5% di 2027, dan 7,7% di 2028. Rachmat Pambudy menyampaikan konteks ini dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
"Indonesia sudah 33 tahun terjebak di dalam middle income trap, dan sejak tahun 1993 kita masuk kategori middle income country," ungkap Rachmat. Hingga 2024, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai sekitar US$ 4.910 atau Rp 84,94 juta (dengan kurs Rp 17.300 per dolar AS). Angka ini masih jauh dari ambang batas negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan sebesar US$ 13.935 atau Rp 241,07 juta. "Pendapatan per kapita hingga 2024 baru mencapai US$ 4.910, masih jauh dari kategori high income, di mana tercatat high income berpendapatan US$ 13.935," jelasnya.
Menyadari tantangan ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada periode 2025-2029. Target ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Rachmat menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya terpusat di Jakarta atau wilayah tertentu. Pembangunan ekonomi harus merata di seluruh daerah, dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik unik masing-masing wilayah.
"Oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia," ujar Rachmat. Ia menambahkan, "Kami berharap pembangunan di daerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah." Sebagai contoh, Sulawesi diarahkan untuk menjadi pusat industri berbasis sumber daya alam, sementara Sumatera difokuskan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman.
Lebih lanjut, Rachmat menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan di luar APBN, termasuk investasi melalui instrumen seperti Danantara, akan didorong untuk memperluas kapasitas pembangunan nasional dan mempercepat transisi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
