Kabupaten Bandung Barat menghadapi potensi ancaman kekeringan serius akibat prediksi fenomena El Nino tahun ini, yang dapat berdampak signifikan pada sektor pertanian. Ketergantungan tinggi pada curah hujan membuat sebagian besar lahan sawah di wilayah ini rentan mengalami penurunan produksi saat musim kemarau ekstrem. Data pemetaan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total luas lahan baku sawah seluas 18.093 hektare, hanya 3.737 hektare yang terjangkau jaringan irigasi. Sisanya, sebesar 14.356 hektare, merupakan lahan sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada pasokan air dari hujan.
Lukmanul Hakim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, mengonfirmasi kondisi ini. "Dari total lahan baku sawah seluas 18.093 hektare, hanya sekitar 20 persen yang memiliki sistem irigasi, sementara sisanya sangat bergantung pada curah hujan," jelasnya pada Ahad (3/5/2026). Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bandung Barat yang telah mencatat swasembada pangan sejak 2014 dan berkontribusi besar terhadap produksi beras nasional. Pada tahun 2025, produksi padi Kabupaten Bandung Barat mencapai 274.221 ton gabah, setara dengan 147.424 ton beras.
Menghadapi potensi kemarau panjang, pemerintah daerah telah mendorong berbagai langkah adaptasi di tingkat petani. Salah satu upaya utama adalah penyesuaian teknis budidaya, termasuk perluasan penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Varietas seperti padi Inpago 8, jagung Bisi 18, dan cabai Dewata 43 mulai diperkenalkan dan diperluas penggunaannya di wilayah-wilayah yang diidentifikasi rawan kekeringan.
Selain pemilihan varietas unggul, petani juga diimbau untuk menerapkan teknik hemat air. Penggunaan mulsa menjadi salah satu metode yang disarankan untuk membantu menjaga kelembaban tanah, serta pengaturan ulang jadwal tanam. Tujuannya adalah agar fase kritis pertumbuhan tanaman tidak bertepatan dengan puncak musim kemarau. Lukmanul menambahkan, "Pola tanam juga kami sesuaikan. Di wilayah rawan, petani dianjurkan mengganti padi dengan palawija yang lebih hemat air."
Upaya mitigasi kekeringan juga diperkuat melalui pendampingan intensif dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT). Mereka berperan penting dalam pemetaan wilayah rawan kekeringan serta pemanfaatan informasi prakiraan cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah daerah juga mendorong para petani untuk berpartisipasi dalam program Asuransi Usaha Tani Padi. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat bencana alam, termasuk kekeringan. Selain itu, kesiapan sarana pendukung seperti pompa air dan pengelolaan irigasi yang lebih efisien juga menjadi prioritas.
Lukmanul menekankan pentingnya sinergi. "Sinergi antara petani, penyuluh, dan pemerintah menjadi kunci. Dengan penyesuaian budidaya dan mitigasi yang tepat, kami optimistis produksi pangan tetap terjaga meski dihadapkan pada ancaman El Nino," ujarnya optimis.
Dari sisi infrastruktur, program pompanisasi terus digalakkan dan diperluas. Selama periode 2024 hingga 2025, sebanyak 393 unit pompa air telah disalurkan kepada petani. Untuk tahun 2026, ditargetkan penambahan 125 unit pompa air lagi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi, baik irigasi perpompaan maupun jaringan irigasi air tanah, juga terus dilakukan. Hingga akhir 2025, telah terbangun 65 unit irigasi perpompaan dan dua unit jaringan air tanah. Rencana pembangunan 19 unit tambahan pada tahun 2026 menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan kekeringan dan menjaga ketahanan pangan Kabupaten Bandung Barat.
