Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, meskipun harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kecerdasan Presiden Prabowo dalam membaca situasi dunia dan bertindak proaktif.
"Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca, dunia sedang menuju periode tak stabil. Beliau memerintahkan kami tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan," ujar Mentan Amran pada Ahad (3/5/2026). Kebijakan ini hadir di momen krusial, di mana konflik di Timur Tengah telah menutup Selat Hormuz, jalur penting perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Akibatnya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan pekan, mengancam produksi pangan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk.
Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen ini mencakup seluruh jenis pupuk yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga menyiapkan langkah struktural untuk mengatasi biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Instruksi presiden memangkas 145 regulasi pupuk, mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani. Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.
Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025, mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor. Hal ini diharapkan dapat menekan dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China, memastikan pasokan pupuk tetap aman untuk musim tanam 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam, serta memperluas akses pupuk bagi lebih dari 16 juta petani.
Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani juga ditunjukkan dengan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, menjamin petani tidak merugi setelah berproduksi. Pendekatan hulu-hilir ini, yang menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk serta menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah, membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek.
Di tengah kondisi krisis pupuk global, Indonesia berada pada posisi yang lebih kokoh berkat diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Mentan Amran menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian global.
"Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional," tegas Mentan Amran. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional, memastikan petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.
