Industri pengolahan menjadi tulang punggung kinerja ekspor nasional, mencatat nilai gemilang sebesar US$ 37,06 miliar pada Januari-Februari 2026, melonjak 6,69% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menggarisbawahi peran krusial hilirisasi yang digalakkan pemerintah dalam lima tahun terakhir. "Produk hilir dihitung sebagai produk manufaktur, yaitu industri pengolahan. Jika hanya bijih nikel, itu masuk kategori produk tambang. Dengan hilirisasi, proporsi ekspor manufaktur meningkat," jelas Faisal. Ia menambahkan bahwa industri pengolahan kini menjadi motor penggerak utama ekspor Indonesia, terlepas dari variasi nilai tambah produknya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat peran industri pengolahan sebagai pendorong utama peningkatan ekspor non-migas Januari-Februari 2026, dengan kontribusi signifikan sebesar 5,36%. Sektor ini didominasi oleh ekspor produk unggulan seperti nikel yang tumbuh 56,30% secara tahunan (yoy), timah dan turunannya (89,01% yoy), kimia dasar anorganik lainnya (89,58% yoy), serta semikonduktor dan komponen elektronik (41,93% yoy).
Secara konsisten, industri pengolahan terus memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang 0,95% terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat menjadi 0,90% di tahun berikutnya, dan melanjutkan tren positif dengan 1,07% di tahun 2025. Kinerja ekspor industri pengolahan pun impresif, tumbuh 1,73% pada 2023, melesat hingga 6,85% di 2024, dan terus naik menjadi 7,03% pada 2025.
Meskipun rentan terhadap dinamika global seperti gangguan rantai pasok, keterbatasan bahan baku, dan kenaikan biaya produksi, pemerintah berupaya keras menjaga keberlanjutan industri pengolahan. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan mempercepat implementasi program prioritas dan mengatasi hambatan pelaku usaha.
Langkah konkret telah disiapkan, termasuk kemudahan akses bahan baku dan penyesuaian kebijakan impor untuk menjaga keberlangsungan produksi. Pemerintah juga aktif memantau sektor industri yang terdampak untuk memastikan respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat, menjadi prioritas utama melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tetap berhati-hati. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong investasi di sektor industri pengolahan dan manufaktur. "Dinamika global saat ini sangat berpengaruh pada industri manufaktur, mulai dari bahan baku hingga produksi. Gangguan rantai pasok ini harus kita antisipasi bersama karena dampaknya meluas ke inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat," pungkas Susiwijono.
