Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Keputusan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Kantor Bakom, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026). Hingga 12 Mei 2026, total SPPG yang terdata mencapai 28.390 unit. Dari jumlah tersebut, 1.238 SPPG diberhentikan sementara atau dalam status suspend karena ketidaksesuaian dengan standar.
Qodari merinci bahwa dari total 28.390 SPPG yang ada, sebanyak 15.735 unit telah berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini merupakan elemen krusial dalam menjamin keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah.
Pemerintah menyadari kompleksitas pengelolaan program MBG yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Menyadari tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola dalam setiap aspek pelaksanaannya. Penguatan program dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penetapan standar menu, hingga proses seleksi dan pengawasan mitra SPPG.
Selain itu, protokol standar operasional prosedur (SOP) terkait higienitas dan distribusi juga menjadi fokus perbaikan. Mekanisme pelaporan dan penanganan insiden akan disempurnakan, bersamaan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar tersampaikan kepada penerima secara aman, layak, dan konsisten.
Dalam kesempatan yang sama, Qodari juga melaporkan capaian program MBG. Hingga 12 Mei 2026, sebanyak 61,9 juta orang telah menerima manfaat dari program ini. Angka tersebut merepresentasikan 74,8% dari target total 82,9 juta penerima manfaat. Data dari BGN per tanggal yang sama menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat yang terdata adalah 61.991.412 orang, atau 71,8% dari target keseluruhan. Angka ini menunjukkan progres signifikan namun juga menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai target dan memastikan kualitas layanan yang optimal bagi seluruh penerima manfaat.
