Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan tanggapan resmi terhadap hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyoroti jurang ketimpangan ekstrem di Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan fakta krusial bahwa akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di tanah air setara dengan total kekayaan 55 juta warga biasa. Menanggapi temuan ini, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah memandang studi tersebut sebagai bagian dari diskursus publik yang sehat dan berkomitmen penuh untuk mengurai ketimpangan melalui berbagai kebijakan struktural yang inklusif serta berkelanjutan.
Salah satu instrumen utama dalam memperkuat ekonomi akar rumput adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 80.081 unit KDMP telah berbadan hukum. Pemerintah menyediakan skema pinjaman afirmatif mencapai Rp3 miliar per unit dengan bunga rendah sebesar 6% per tahun. Langkah strategis ini dirancang secara khusus untuk memutus rantai ketergantungan petani dan pelaku UMKM desa terhadap tengkulak, sekaligus memperluas akses pasar yang lebih adil serta memperkuat kedaulatan ekonomi di tingkat perdesaan.
Selain penguatan ekonomi desa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar pemerataan sosial lainnya. Per April 2026, program ini diklaim telah menjangkau 65,2 juta penerima manfaat di seluruh penjuru negeri. Dampak ekonominya pun sangat signifikan terhadap sektor riil, dengan melibatkan lebih dari 46.000 UMKM sebagai penyedia jasa dan berhasil menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja baru. Di sisi lain, sektor investasi diarahkan pada hilirisasi sebagai jawaban atas tantangan struktural ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi hilirisasi menyentuh angka Rp584,1 triliun atau berkontribusi sebesar 30,2% dari total investasi nasional yang mencapai Rp1.931,2 triliun. Strategi ini bertujuan memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap berputar di dalam negeri.
Pemerintah juga mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong mobilitas ekonomi masyarakat lapisan bawah. Pada triwulan I-2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp68,17 triliun kepada 1,11 juta debitur, di mana porsi signifikan menyasar kelompok desil 1 hingga 4. Fokus pada kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan melalui penguatan modal usaha mikro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indikator ketimpangan yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan tren perbaikan ke level 0,363 pada September 2025. Angka ini menurun dari 0,375 pada Maret 2025, yang dibarengi dengan peningkatan porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 19,28%, menandakan distribusi kesejahteraan yang mulai merata secara struktural.
