Penguatan tata kelola ekonomi menjadi kunci vital untuk menjaga stabilitas rupiah, pasar modal, dan iklim investasi nasional di tengah ketidakpastian geoekonomi global. Pembenahan menyeluruh, mulai dari pengelolaan program pemerintah hingga peningkatan kepercayaan investor, sangat diperlukan. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof. Didin S. Damanhuri, menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor yang krusial bagi stabilitas ekonomi nasional.
"Pemerintah perlu terus melakukan pembenahan secara konkret pada aspek-aspek yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG," ujar Prof. Didin. Ia menyoroti bahwa penguatan tata kelola program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan anggaran yang lebih efisien, ruang fiskal pemerintah akan semakin luas, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk program-program pembangunan. Lebih lanjut, langkah ini akan berkontribusi pada pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada dalam batas yang terkendali, memberikan sinyal positif kepada pasar dan investor mengenai kesehatan fiskal negara.
Selain efisiensi anggaran, Prof. Didin juga mendorong penguatan tata kelola pasar modal. Peningkatan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap iklim investasi di Indonesia merupakan prioritas utama. "Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari dalam maupun luar negeri terhadap pasar modal sebagai wahana peningkatan modal dan industrial baik korporasi nasional besar maupun UMKM serta asing," tegasnya. Pasar modal yang sehat dan terpercaya akan menarik aliran investasi yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Investasi portofolio yang stabil sangat krusial untuk mendukung pendanaan berbagai sektor industri, mulai dari perusahaan besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Lebih lanjut, Prof. Didin mengingatkan bahwa menjaga stabilitas sektor perbankan dan pasar modal adalah elemen penting untuk memastikan arus investasi portofolio tetap sehat. Dalam kondisi ketidakpastian geoekonomi global yang terus berubah, sektor keuangan yang kokoh menjadi benteng pertahanan ekonomi. Stabilitas ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi investor, tetapi juga memfasilitasi kelancaran transaksi ekonomi dan penyaluran kredit yang produktif. "Langkah ini akan membantu Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi-politik global," tambahnya. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan iklim investasi yang kondusif, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebelumnya, pada Jumat (22/5/2026), Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah mantan pejabat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi strategis mengenai pengalaman penanganan krisis ekonomi tahun 2008. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa berbagai pengalaman pengelolaan ekonomi pada periode 2004-2014 turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Diskusi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk belajar dari sejarah dan mengaplikasikan pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
