Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membantah kekhawatiran lembaga pemeringkat internasional S&P dan Moody’s mengenai dampak negatif kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang dinilai dapat menekan kinerja ekspor, mempengaruhi sentimen investor, dan berdampak pada prospek peringkat kredit Indonesia ini, menurut Dony, perlu dipahami filosofi dasarnya sebelum melihat implementasinya.
S&P Global Ratings sebelumnya menyatakan bahwa pengendalian komoditas secara terpusat dapat merugikan ekspor, menekan pendapatan pemerintah, dan mempengaruhi neraca pembayaran negara. Sementara itu, Moody’s mengakui potensi DSI dalam mendukung masuknya devisa, namun juga memperingatkan risiko distorsi pasar dan beban pada sentimen investor terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.
Dony menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. "Yang pertama tentu masyarakat yakin bahwa yang namanya kekayaan alam Indonesia itu harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia," jelas Dony di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Salah satu alasan utama pemerintah melakukan pengawasan dan sentralisasi penjualan ekspor SDA adalah untuk memberantas praktik under invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara. Dengan kebijakan terbaru, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy wajib melalui DSI. "Siapa yang rugi? Yang rugi rakyat Indonesia kan. Kenapa? Karena under invoicing ini menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang. Nah yang kedua adanya proses transfer pricing. Nah ini menyebabkan yang rugi siapa? Yang rugi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pemerintah berpikiran ini nggak bisa," terang Dony yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Dony meyakinkan bahwa perusahaan yang menjalankan bisnis secara normal tidak perlu khawatir. Harga jual yang diterima perusahaan tetap sama, namun pemerintah akan memastikan harga ekspor yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan harga pasar. "Kalau mereka bisnisnya normal nggak ada bedanya kan? Tadinya dia jual harga X keluar sekarang dia jual ke kita juga harga X. Tugas kita memastikan bahwa harga itu benar sebagai pemerintah yang mewakili rakyat Indonesia," jelasnya.
Ia pun meminta publik untuk tidak pesimistis dan percaya bahwa implementasi kebijakan dapat diawasi secara bertanggung jawab. "Yang penting selalu saya menggambarkan kepada teman-teman sekalian itu filosofinya dulu. Konsep berpikirnya kita kalau sudah jelas pasti kita mendukung. Implementasi silahkan diawasi. Tugas saya, tugas saya untuk mengawasi," tuturnya, menekankan pentingnya pemahaman filosofis di balik kebijakan tersebut.
