Pemerintah menegaskan tidak akan menambah beban pajak baru dalam waktu dekat. Keputusan strategis ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara gamblang menyampaikan bahwa kebijakan fiskal saat ini difokuskan pada penguatan ekonomi domestik, dengan penekanan kuat pada sektor konsumsi masyarakat yang merupakan tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional. "Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya dalam sebuah dialog yang berlangsung di Lembang, Bandung, pada Selasa (28/4/2026).
Bagi masyarakat luas, kepastian mengenai tidak adanya kenaikan pajak memberikan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. Di tengah tekanan harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dan tuntutan finansial yang semakin kompleks, kebijakan ini menjadi angin segar. Pemerintah memilih untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem kepatuhan pajak dan penutupan celah-celah kebocoran, alih-alih memberlakukan kenaikan tarif pajak yang dapat membebani masyarakat. Langkah ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan.
Di samping itu, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap pentingnya penciptaan iklim usaha yang kondusif hingga ke tingkat daerah. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan berbagai aparat penegak hukum terus diperkuat untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang seringkali dikeluhkan oleh para pelaku usaha, khususnya terkait perizinan dan regulasi yang tumpang tindih. Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak ragu untuk melaporkan setiap kendala yang mereka hadapi. Pelaporan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.
Upaya-upaya ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga kepercayaan para investor, baik domestik maupun asing, tetapi juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang lebih luas. Dengan menjaga iklim investasi yang positif, pemerintah optimis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini secara jelas menandakan bahwa pemerintah masih menahan diri untuk melakukan pengetatan fiskal yang agresif. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran enam persen, sebelum mempertimbangkan kembali potensi perubahan pada tarif pajak di masa mendatang.
Dengan menjaga stabilitas daya beli masyarakat, pemerintah berharap agar roda konsumsi dapat terus berputar, yang pada gilirannya akan memberikan stimulus bagi sektor-sektor usaha. Para pelaku usaha pun diharapkan dapat merasakan kepastian yang lebih besar, sehingga mereka dapat merencanakan ekspansi bisnis dengan lebih percaya diri. Keberlanjutan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien dan efektif, serta terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang selalu berubah.
