Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik tokoh aktivis buruh senior, Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4/2026). Langkah ini menandai dinamika baru dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, di mana Jumhur hadir menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang sebelumnya mengemban tanggung jawab di posisi strategis tersebut. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri, yang menjadi landasan hukum perombakan atau reshuffle di sektor lingkungan hidup dan pengawasan ekologi nasional.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat di tengah jantung ibu kota, Jumhur Hidayat mengucapkan sumpah jabatan dengan bimbingan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Jumhur mengikuti dikte Presiden dengan suara yang tegas. Sumpah tersebut dilanjutkan dengan janji untuk menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menakhodai kementerian yang krusial bagi masa depan ekosistem Indonesia tersebut.
Sosok Jumhur Hidayat bukanlah nama asing di panggung nasional karena ia dikenal luas sebagai pemimpin gerakan buruh dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Penunjukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dipandang sebagai upaya pemerintah untuk membawa perspektif keadilan sosial dan penguatan partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. Di sisi lain, Hanif Faisol Nurofiq yang digantikannya merupakan sosok dengan latar belakang teknokratis yang kuat di bidang kehutanan, sehingga transisi ini diharapkan mampu memadukan keahlian teknis dengan pendekatan kemasyarakatan yang lebih luas.
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur kini dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari isu polusi udara yang kian mengkhawatirkan, manajemen limbah industri yang berkelanjutan, hingga komitmen global Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui target emisi nol bersih. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kini berada di bawah komandonya memegang peranan sentral dalam memastikan setiap proyek strategis nasional tetap mematuhi standar kelestarian alam yang ketat. Dengan pengalaman kepemimpinannya di berbagai organisasi, Jumhur diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga demi menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi Kabinet Merah Putih untuk semakin progresif dalam menjalankan agenda hijau di sisa masa jabatan pemerintahan.
