Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran organisasi untuk mengawal ketat implementasi program strategis pemerintah. Dalam peringatan HUT ke-53 HKTI yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, ia menekankan bahwa HKTI harus menjadi garda terdepan dalam melaporkan serta menindak setiap bentuk penyimpangan, baik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun distribusi bantuan sarana prasarana pertanian. Sudaryono menegaskan bahwa peran HKTI bukan sekadar organisasi formal, melainkan mitra strategis yang memiliki fungsi pengawasan aktif hingga ke tingkat akar rumput demi melindungi hak-hak petani di seluruh Indonesia.
Penyimpangan dalam penyaluran bantuan menjadi perhatian utama Sudaryono. Ia menginstruksikan kader HKTI untuk tidak ragu memidanakan oknum yang menyalahgunakan wewenang, seperti pungutan liar pada bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) atau ketidaksesuaian kualitas benih dan bibit. Begitu pula dengan operasional dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis; jika ditemukan pengelolaan yang tidak profesional atau merugikan masyarakat, HKTI diminta untuk segera melaporkannya agar diambil tindakan tegas hingga penutupan fasilitas. Pengawasan ini dianggap sebagai kunci utama agar anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor pangan dan gizi dapat terserap secara tepat sasaran tanpa bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, HKTI diharapkan mampu mengoptimalkan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam proses verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Dengan keterlibatan aktif dalam pendampingan, bantuan pemerintah diharapkan tidak lagi salah sasaran. Sudaryono juga menyoroti dampak positif program MBG yang kini mulai dirasakan oleh para petani hortikultura. Kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyerap hasil panen dinilai telah memutus rantai kerugian petani. Kini, komoditas seperti wortel, pisang, dan sayuran lainnya memiliki pasar yang pasti, sehingga tidak ada lagi produk pertanian yang terbuang sia-sia karena kendala distribusi atau rendahnya harga di pasar konvensional.
Sebagai langkah penguatan internal, Sudaryono menargetkan konsolidasi struktur organisasi HKTI dari tingkat pusat hingga kelompok tani rampung sepenuhnya pada tahun 2026. Langkah ini dibarengi dengan pembentukan instrumen pendukung seperti koperasi dan yayasan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Program pendidikan melalui skema training of trainers (ToT) juga akan digalakkan guna mencetak kader-kader daerah yang kompeten dalam menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Sudaryono mengakhiri arahannya dengan seruan agar seluruh pengurus HKTI segera kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan kerja nyata dan memberikan solusi konkret atas setiap permasalahan yang dihadapi petani, bukan sekadar terjebak dalam seremoni organisasi.
