Ketegangan geopolitik yang terus bereskalasi di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah menciptakan awan mendung bagi stabilitas ekonomi global. Krisis ini tidak hanya mengancam keamanan energi, tetapi juga berpotensi besar menghambat jalur distribusi logistik internasional, seperti jalur Laut Merah, serta merusak hubungan bisnis antarnegara. Menanggapi tantangan tersebut, kehadiran B57+ Asia Pacific Chapter dipandang sebagai langkah mitigasi risiko yang sangat krusial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang bersifat netral dan strategis.
Liza Camelia Suryanata, selaku Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, menekankan pentingnya kejelasan strategi jangka pendek maupun menengah, baik dari sisi sektor publik maupun privat. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, ia menyatakan bahwa transparansi strategi sangat diperlukan agar para pelaku usaha memiliki peta jalan yang konkret dalam mengeksplorasi peluang kolaborasi yang tersedia. Menurutnya, aktivitas bisnis yang mengedepankan prinsip profesionalisme dan kerja sama saling menguntungkan, tanpa dibayangi intervensi kepentingan politik atau agama, akan jauh lebih stabil serta tahan terhadap guncangan eksternal yang tidak terduga.
Indonesia memegang peranan sentral dalam platform ini sebagai titik koordinasi utama di kawasan Asia Pasifik. Pemilihan Indonesia bukan tanpa alasan; faktor demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadi modal sosial yang kuat. Selain itu, pengaruh ekonomi Indonesia semakin diakui secara global karena secara konsisten menduduki posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI). B57+ hadir untuk memperkuat kerja sama bisnis antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci yang menjembatani berbagai kepentingan ekonomi.
Ketua Umum B57+ Asia Pacific, Arsjad Rasjid, mengungkapkan bahwa kehadiran B57+ Asia Pacific Regional Chapter yang dijadwalkan pada Februari 2026 merupakan wujud nyata dalam mencapai tujuan perdamaian dan kesejahteraan merata di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Sebagai mitra strategis, organisasi ini berperan mendorong perdagangan melalui jaringan bisnis terstruktur, penguatan investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan konkret yang menjembatani prioritas sektor swasta dengan agenda strategis pemerintah.
Terdapat empat prioritas konkret yang ditetapkan dalam chapter ini. Pertama, penguatan ketahanan rantai pasok lintas batas guna memastikan arus barang tetap lancar. Kedua, reformasi regulasi berbasis bukti untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Ketiga, perluasan peran keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan yang inklusif. Keempat, penyediaan akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi para pengusaha. Melalui sinergi ini, stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga meski ketidakpastian geopolitik global terus membayangi.
