Pemerintah Indonesia menghadapi ujian berat di tengah eskalasi geopolitik global yang memicu ketidakpastian ekonomi pada paruh pertama tahun 2026. Konflik terbuka di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengganggu stabilitas pasokan energi dunia, terutama akibat ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur krusial bagi distribusi 20 persen minyak global. Dampaknya mulai terasa secara domestik melalui kenaikan harga BBM nonsubsidi sejak akhir Maret 2026 yang kemudian memicu lonjakan harga barang pokok secara berantai atau cost-push inflation. Data otoritas statistik menunjukkan inflasi pada Maret 2026 menyentuh angka 3,48 persen secara tahunan, sebuah posisi yang hampir menembus batas atas target sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Tekanan tidak hanya datang dari sektor energi, namun juga merambah tajam ke pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah tercatat mengalami depresiasi signifikan hingga menembus level psikologis baru di posisi Rp 17.229 per dolar AS pada akhir April 2026. Pelemahan ini berimbas pada menyusutnya cadangan devisa Indonesia dari 151,9 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS dalam kurun waktu satu kuartal akibat langkah intervensi pasar. Kondisi ini memicu skeptisisme publik serta pengamat mengenai ketahanan fiskal negara dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menopang beban subsidi serta program prioritas di tengah ancaman kebocoran anggaran.
Menanggapi berbagai keraguan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang sangat prima. Ia membantah keras narasi negatif di media sosial yang menyebut kas negara menipis hingga hanya tersisa Rp 120 triliun. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah masih mengantongi Saldo Anggaran Lebih (SAL) total sebesar Rp 420 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 300 triliun tersimpan dalam bentuk deposito on call di perbankan yang siap dicairkan sewaktu-waktu sebagai bantalan ekonomi atau fiscal buffer. Transparansi fiskal ini bahkan menuai apresiasi dari investor global serta lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang memandang disiplin anggaran Indonesia sebagai model yang solid di tengah gejolak global.
Optimisme pemerintah tetap tinggi dengan mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada kuartal II 2026 dan 6 persen untuk target tahunan. Strategi utama yang diandalkan adalah percepatan belanja negara yang berkualitas dan penguatan konsumsi rumah tangga sebagai mesin penggerak utama domestik. Ketahanan eksternal juga diperkuat oleh catatan surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026. Dengan rasio utang terhadap PDB yang tetap rendah serta konsistensi kebijakan hilirisasi industri, pemerintah meyakini bahwa pelemahan rupiah saat ini hanyalah dinamika pasar jangka pendek dan bukan merupakan refleksi dari pemburukan struktur ekonomi nasional.
