Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa sebagai prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini bertujuan untuk memangkas biaya logistik yang saat ini masih membebani struktur ekonomi Indonesia, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dalam skema Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), pengembangan rel kereta api di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi pilar utama untuk memperkuat konektivitas serta meningkatkan daya saing ekonomi di kancah global.
Di Pulau Sumatera, fokus utama pemerintah adalah melakukan integrasi pada jalur-jalur yang sudah ada melalui proyek ambisius Trans-Sumatera. Saat ini, jalur kereta di Sumatera masih terfragmentasi antara wilayah Utara, Tengah, dan Selatan, sehingga mobilitas barang belum optimal. Pemerintah berupaya menyambungkan titik-titik tersebut agar distribusi komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara menjadi lebih efisien. Sementara itu, di Sulawesi, pengembangan jalur kereta api Makassar-Parepare akan terus dipacu agar terhubung langsung dengan kawasan industri strategis dan pelabuhan utama. Integrasi ini sangat krusial mengingat Sulawesi merupakan pusat hilirisasi mineral, terutama nikel, yang membutuhkan angkutan massal dengan kapasitas besar dan biaya operasional yang rendah.
Tantangan terbesar berada di Kalimantan, di mana jaringan kereta api untuk transportasi publik saat ini belum tersedia sama sekali. AHY menekankan bahwa pembangunan di Kalimantan akan dimulai dari titik nol dengan perencanaan yang lebih modern dan terintegrasi, khususnya untuk mendukung operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pengangkutan logistik sumber daya alam. Berdasarkan data ekonomi, biaya logistik Indonesia saat ini masih berkisar di angka 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju yang rata-rata berada di bawah 8 persen. Dengan mengalihkan beban logistik dari jalan raya ke rel, efisiensi biaya dapat ditekan secara signifikan sekaligus memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan nasional.
Hingga kini, kontribusi moda transportasi kereta api dalam mobilitas nasional masih sangat minim, yakni hanya sekitar 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk angkutan barang. Padahal, satu rangkaian kereta api logistik mampu menggantikan beban puluhan truk besar di jalan raya, yang secara langsung mengurangi tingkat kemacetan dan risiko kecelakaan. Selain keunggulan ekonomi, sektor perkeretaapian juga menawarkan solusi transportasi hijau dengan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, yakni di bawah 1 persen dari total emisi sektor transportasi. Percepatan ini merupakan bagian dari transformasi menuju sistem transportasi berkelanjutan guna mendukung target net zero emission pada tahun 2060. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama agar visi besar Presiden Prabowo ini memberikan dampak nyata bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
