Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyoroti kondisi pembangunan sektor perkeretaapian di Indonesia yang dinilai masih belum mencapai potensi maksimalnya. Dalam sebuah pernyataan resmi, AHY mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya kesenjangan atau gap investasi yang sangat lebar antara pembangunan infrastruktur jalan raya dengan moda transportasi berbasis rel. Menurutnya, selama ini alokasi sumber daya dan perhatian pemerintah lebih banyak terserap pada proyek jalan, sementara sektor perkeretaapian seolah bergerak lebih lambat di tengah tuntutan modernisasi transportasi massal nasional yang semakin mendesak.
Meskipun mengakui bahwa pembangunan jalan tetap memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi konektivitas antarwilayah, AHY menekankan perlunya koreksi kebijakan untuk menyeimbangkan porsi investasi tersebut. Ketimpangan ini perlu segera diatasi agar sistem logistik nasional tidak hanya bergantung pada jalur darat konvensional yang sering kali terbebani oleh kemacetan parah dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Berdasarkan peta jalan pembangunan nasional, Indonesia memiliki ambisi besar untuk mengembangkan jaringan rel kereta api hingga mencapai panjang sekitar 14.000 kilometer pada tahun 2045. Target ambisius ini mencakup pembangunan jalur-jalur baru di pulau-pulau besar serta reaktivasi jalur kereta api peninggalan masa lalu yang saat ini sudah tidak beroperasi.
Estimasi kebutuhan dana untuk merealisasikan visi perkeretaapian 2045 tersebut mencapai angka yang sangat fantastis, yakni antara Rp 1.100 triliun hingga Rp 1.200 triliun. AHY menyadari sepenuhnya bahwa angka sebesar itu mustahil untuk dipenuhi jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan skema pembiayaan kreatif atau creative financing yang melibatkan kolaborasi lintas sektor secara masif. Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta keterlibatan aktif investor swasta, baik domestik maupun asing, menjadi kunci utama untuk mengakselerasi pembangunan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Lebih lanjut, AHY juga memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah terkait dukungan terhadap ekosistem transportasi publik. Ia melihat adanya ironi di mana pendapatan daerah dari sektor transportasi, seperti pajak kendaraan dan retribusi lainnya, tergolong cukup besar, namun alokasi belanja untuk perbaikan transportasi publik masih sangat rendah dan tidak proporsional. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menyusun anggaran agar layanan transportasi massal di daerah dapat berkembang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan investasi jangka panjang yang tepat di sektor kereta api, Indonesia diharapkan dapat menekan biaya logistik secara signifikan, mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi, dan menciptakan efisiensi pergerakan manusia serta barang yang akan memperkuat daya saing ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
