Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek strategis ini dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan bermutu bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna memutus mata rantai kemiskinan. Dalam keterangannya pada Sabtu, 25 April 2026, AHY menyatakan optimisme tinggi bahwa fasilitas pendidikan ini akan rampung sesuai jadwal pada Juni 2026. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui pemerataan sarana prasarana pendidikan di berbagai wilayah.
Saat ini, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Kulon Progo telah mencapai sekitar 38 persen dari total target keseluruhan. Meskipun terdapat deviasi sebesar lima persen dari rencana awal akibat tantangan teknis, pemerintah telah menyiapkan langkah akselerasi yang sistematis dan terukur. Strategi utama yang ditempuh adalah dengan menambah jumlah tenaga kerja secara masif serta mengoptimalkan penggunaan alat berat untuk pengerjaan struktur bangunan dan penyesuaian kontur lahan. Saat ini, sebanyak 840 pekerja telah dikerahkan di lokasi proyek, dan jumlah tersebut dipastikan akan terus ditingkatkan guna memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan efektif.
AHY menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas akhir bangunan maupun aspek keamanan struktur. Ia menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan seluruh mitra kontraktor untuk tetap mengedepankan profesionalitas tinggi dalam setiap detail pengerjaan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp214 miliar ini berdiri di atas lahan seluas 7,1 hektare. Kompleks pendidikan ini nantinya akan menyediakan fasilitas lengkap mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang terintegrasi dengan asrama siswa serta berbagai sarana pendukung modern lainnya. Keberadaan asrama ini diharapkan dapat membantu siswa tetap fokus belajar tanpa terkendala jarak tempuh yang jauh.
Dengan kapasitas daya tampung mencapai 1.080 peserta didik, Sekolah Rakyat Kulon Progo akan menerapkan kebijakan biaya nol rupiah bagi seluruh siswanya. Pemerintah berkomitmen menanggung seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah, seragam, hingga perlengkapan belajar mengajar. Program ini menjadi instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pengembangan sumber daya manusia. Selain dampak jangka panjang, proyek ini juga memberikan stimulus ekonomi bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan aktivitas usaha mikro di kawasan Kulon Progo. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
