Fenomena kenaikan harga minyak goreng subsidi, MinyaKita, kini tengah menjadi sorotan tajam di berbagai pasar tradisional, termasuk di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan lapangan pada Senin (10/3/2025), sejumlah pedagang mulai mengeluhkan pergerakan harga yang merangkak naik, yang secara langsung memukul daya beli masyarakat kelas bawah dan pelaku usaha mikro. Kenaikan ini ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan dampak berantai dari gejolak geopolitik global yang kian memanas di kawasan Teluk. Ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mencapai titik krusial dengan penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur maritim vital yang menjadi urat nadi pasokan energi dunia.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung, menjelaskan bahwa gangguan pada Selat Hormuz memicu lonjakan harga energi fosil dunia secara signifikan. Harga minyak mentah global yang sebelumnya stabil di kisaran 60 dolar AS per barel, melonjak drastis hingga melampaui angka 110 dolar AS per barel akibat ketidakpastian pasokan. Kondisi ini memberikan dampak sistemik terhadap industri hilir, terutama pada produk-produk turunan minyak bumi seperti plastik. Mengingat MinyaKita didistribusikan dalam bentuk kemasan bantal maupun botol plastik, biaya produksi kemasan tersebut ikut membengkak. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa harga eceran minyak goreng di pasar domestik ikut terkerek naik.
Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia sekaligus konsumen minyak sawit domestik yang masif, kini berada dalam posisi yang dilematis. Tungkot menekankan bahwa ketergantungan pada bahan baku kemasan plastik membuat harga domestik tetap rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia, meskipun bahan baku minyak gorengnya melimpah di dalam negeri. Saat ini, terdapat tiga kategori utama minyak goreng di pasar Indonesia: minyak goreng kemasan premium untuk kalangan menengah ke atas, MinyaKita untuk segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta minyak goreng curah untuk kebutuhan industri pangan.
Dari ketiga jenis tersebut, pemerintah memfokuskan kendali penuh pada MinyaKita untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah mewajibkan produsen mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan pasar lokal sebelum melakukan ekspor. Selain itu, pengendalian ketat dilakukan melalui rantai penyaluran bertingkat serta pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, tantangan global berupa kenaikan biaya logistik dan bahan pembungkus plastik akibat konflik di Timur Tengah terus memberikan tekanan berat bagi pemerintah dalam memastikan MinyaKita tetap terjangkau oleh rakyat kecil. Masyarakat kini berharap adanya langkah taktis agar harga kebutuhan pokok ini tidak terus melambung tinggi.
