Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan lagi mengejar target 82 juta penerima pada tahun 2026. Keputusan strategis ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama kini beralih pada peningkatan kualitas program, bukan sekadar kuantitas penerima. Nanik menjelaskan bahwa pembenahan akan mencakup perbaikan standar operasional dapur-dapur penyedia gizi (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.
Selain itu, penataan ulang sasaran penerima akan dilakukan. Sekolah-sekolah yang dinilai mampu atau berada di kategori mahal akan ditinjau kembali kelayakannya untuk menerima program ini. Dana yang tadinya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tujuannya adalah untuk memastikan program ini lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi mereka yang paling membutuhkan. Nanik menambahkan bahwa penerima manfaat program bisa saja bertambah, namun penambahan ini lebih diarahkan untuk mengurangi penerima yang selama ini mungkin kurang terfokus, dan kini akan lebih terkonsentrasi pada wilayah 3T, serta kelompok prioritas utama yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B).
Intervensi gizi yang paling krusial, menurut diskusi dengan para pakar, dimulai sejak bulan pertama kehamilan hingga anak-anak di bangku sekolah dasar. Atas dasar pemahaman ini, Nanik mengambil langkah tegas dengan ancaman penangguhan (suspend) bagi SPPG yang tidak memprioritaskan kelompok 3B. Langkah tegas ini membuahkan hasil positif, terbukti dalam dua minggu terakhir terjadi penambahan 22 juta penerima dari kelompok 3B.
Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru. Saat ini, tercatat lebih dari 27.000 dapur telah beroperasi, namun lokasinya masih terpusat di wilayah aglomerasi, sementara wilayah 3T masih minim jangkauan. Prioritas saat ini adalah menata ulang dan merapikan dapur yang sudah ada. Nanik mencontohkan, jika dalam satu kecamatan sudah cukup enam dapur, maka pendaftaran dapur baru akan ditahan. Pembukaan pendaftaran baru akan dipertimbangkan kembali jika berdasarkan pemetaan terdapat kekurangan.
Nanik tidak merinci durasi moratorium ini, namun ia menargetkan pemetaan kebutuhan riil anak-anak di setiap wilayah akan selesai dalam waktu singkat. BGN sedang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk menghasilkan data yang akurat guna mencapai pemerataan. Efisiensi anggaran juga diupayakan dengan tidak harus membangun bangunan dapur baru, terutama di wilayah 3T yang jumlah siswanya sedikit. Di wilayah-wilayah ini, SPPG dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah.
Selain itu, untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), BGN membuka peluang pendanaan alternatif. Beberapa opsi yang sedang dijajaki meliputi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta yang berinvestasi di wilayah terpencil, serta hibah dari negara lain. Berbeda dengan model sebelumnya yang sepenuhnya mengandalkan anggaran negara, kini BGN berupaya mendapatkan sumber pendanaan lain, termasuk hibah dari berbagai negara dan yayasan yang siap mendanai pembangunan dapur.
