Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia tengah mencermati secara serius usulan pengenaan tarif bea masuk baru sebesar 10% oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang impor dari 60 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyusul investigasi praktik perdagangan tidak adil Pasal 301. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Johni Martha, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari secara menyeluruh substansi dan dampak usulan tersebut terhadap perdagangan Indonesia.
Indonesia dinilai berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan beberapa negara mitra AS lainnya. USTR mengakui Indonesia sebagai negara yang telah memiliki kerangka kebijakan dan komitmen dalam pencegahan masuknya barang impor yang diproduksi melalui kerja paksa. Oleh karena itu, Indonesia diusulkan untuk dikenakan tarif tambahan sebesar 10%, yang merupakan kategori tarif tambahan terendah dalam usulan tersebut. Dalam kelompok tarif terendah ini, Indonesia ditempatkan bersama negara-negara mitra utama AS seperti Kanada dan Uni Eropa, yang juga dinilai telah memiliki instrumen untuk melarang impor barang terkait praktik kerja paksa. Negara-negara yang dinilai belum memiliki atau belum menerapkan kebijakan serupa secara efektif diusulkan dikenakan tarif tambahan yang lebih tinggi, yaitu 12,5%.
Kemendag berkomitmen untuk terus mencermati perkembangan proses di USTR dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Setiap langkah yang diambil akan mempertimbangkan efektivitas implementasi kebijakan, kepentingan nasional, serta keberlanjutan dan daya saing dunia usaha Indonesia. Selain itu, Kemendag akan terus memantau setiap dinamika perdagangan global untuk memastikan industri dalam negeri tetap terjaga dan membuka akses pasar ke berbagai negara tujuan ekspor, termasuk Amerika Serikat.
Sebelumnya, USTR akan mengenakan bea masuk 10% terkait investigasi di sektor ketenagakerjaan. Tarif ini akan berlaku untuk barang impor dari Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah akan mencermati pengumuman USTR dan akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan, termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing.
Usulan tarif baru ini merupakan respons AS terhadap praktik-praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, terutama terkait isu kerja paksa. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap proaktif dalam menyikapi kebijakan ini dengan melakukan kajian mendalam untuk melindungi kepentingan nasional dan daya saing pelaku usaha.
