Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah, mendesak pemerintah untuk segera mewaspadai potensi dampak negatif lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Ia menekankan bahwa gejolak nilai tukar rupiah ini harus disikapi dengan cermat dan strategis agar tidak sampai mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat.
Rina menjelaskan bahwa analisis posisi rupiah harus dilakukan secara objektif. Salah satu cara adalah dengan membandingkan pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar AS dengan pergerakan mata uang negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jika pelemahan rupiah ternyata jauh lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara mitra dagang tersebut, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor domestik yang mungkin berkontribusi, seperti arus modal keluar yang masif dan sentimen pasar yang cenderung merosot.
"Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal," ujar Rina Sa’adah dalam keterangannya pada Rabu (3/6/2026).
Namun demikian, Rina menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah sedikit pun. Depresiasi rupiah berpotensi besar melambungkan biaya impor bahan baku strategis yang sangat dibutuhkan oleh sektor-sektor vital. Sektor pertanian dan perikanan nasional, misalnya, saat ini masih sangat bergantung pada impor komoditas penting seperti kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak. Kenaikan biaya impor komponen-komponen tersebut dipastikan akan sangat mencekik para pelaku usaha di tingkat bawah.
Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung memukul nasib para petani, peternak, serta nelayan. Mereka akan menghadapi kenaikan biaya produksi yang membengkak drastis, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga jual produk mereka. Hal ini tentu saja akan memberatkan konsumen akhir.
"Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar," jelas Rina.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mempercepat upaya mencapai swasembada pangan. Langkah ini sangat krusial untuk memutus ketergantungan Indonesia terhadap pasar luar negeri yang rentan terhadap gejolak global. Langkah konkret yang harus segera diambil meliputi penguatan industri pakan lokal agar tidak lagi terlalu bergantung pada impor, pengembangan varietas benih unggul nasional yang adaptif dan produktif, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan efektif bagi para petani dan nelayan.
Rina menekankan bahwa tingginya angka impor membuat kedaulatan ekonomi bangsa menjadi rapuh dan mudah digoyang oleh dinamika global. Oleh karena itu, sinergi yang ketat dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Sinergi ini sangat penting demi membentengi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga pangan, sekaligus menjaga pasokan pangan nasional tetap aman dan stabil.
