Pergerakan rupiah masih menunjukkan tren mengkhawatirkan, terus terkoreksi mendekati level Rp 18.000 per dolar AS meskipun Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai upaya intervensi. Pada penutupan perdagangan Kamis (28/5/2026), rupiah berada di posisi Rp 17.845,5 per dolar AS, dan berlanjut melemah pada Jumat (29/5/2026) pagi ke level Rp 17.886 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyoroti keunikan pelemahan rupiah kali ini yang terjadi bersamaan dengan koreksi indeks dolar AS. Biasanya, keduanya bergerak berlawanan. Ibrahim menduga akar masalahnya bukan pada kesalahan teknis atau moneter BI, melainkan pada kesalahan struktural di luar kendali otoritas moneter.
Salah satu pemicu utama diidentifikasi adalah pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) pada September 2025. Sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjabat, sejumlah pernyataannya dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi pasar. Contohnya, kebijakan transfer dana BI ke perbankan sebesar Rp 200 triliun dan Rp 76 triliun, yang kemudian diikuti penarikan Rp 75 triliun oleh Himbara, sempat memberikan sentimen positif namun berumur pendek.
Guncangan pasar kembali terjadi pada Januari-Februari 2026 akibat pengumuman rebalancing Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pembekuan saham dan masalah free float yang rendah di perusahaan listing bursa mengguncang pasar. Polemik ini bahkan berujung pada pengunduran diri sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat positif sebesar 5,61 persen, hal ini belum mampu mendongkrak stabilitas rupiah. Ibrahim menegaskan bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang bersifat struktural, bukan temporer, menjadi penghalang bagi investor asing untuk masuk ke pasar saham dan obligasi Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk terus mencari utang baru.
Data menunjukkan defisit transaksi berjalan Indonesia melebar signifikan dari 0,15 miliar dolar AS pada kuartal I 2025 menjadi 4,01 miliar dolar AS pada kuartal I 2026. Pelebaran ini terjadi seiring penyusutan surplus perdagangan, yang dipicu oleh tensi geopolitik di Timur Tengah pasca-blokade Selat Hormuz. Blokade ini menghambat supply chain minyak dan gas, menaikkan harga minyak mentah global, dan pada akhirnya meningkatkan biaya transportasi serta inflasi.
Indonesia yang mengimpor sekitar 1,5 juta barel minyak mentah per hari, sebagian besar untuk subsidi, membutuhkan lebih banyak dolar AS untuk menanggulangi defisit. Anggaran APBN 2026 yang mematok rupiah Rp 16.500 per dolar AS dan harga minyak $70 per barel, kini jauh tertinggal dari realisasi di atas Rp 17.800 per dolar AS dan harga minyak di atas $92 per barel.
Selain itu, pembayaran dividen perusahaan listing dan kebutuhan dolar untuk momen haji juga meningkatkan permintaan dolar. BI telah berupaya membatasi pembelian dolar oleh masyarakat, namun pelemahan rupiah terus berlanjut.
Masalah utang jatuh tempo juga menjadi catatan penting. Anggaran pembayaran bunga utang 2026 mencapai Rp 600 triliun. Pemerintah terpaksa mencari utang baru, termasuk melalui lelang obligasi di China dengan bunga yang relatif rendah, namun minat investor tetap berkurang.
Terakhir, sikap masyarakat yang beralih ke valuta asing karena kekhawatiran (fear of missing out – fomo) turut memperburuk kondisi rupiah. Perpindahan dana masyarakat ke valas mencapai 24 persen pada April, dengan spekulasi bahwa rupiah akan terus melemah hingga Rp 22.000 per dolar AS. Setelah itu, mereka berencana kembali ke logam mulia sebagai lindung nilai.
