Di tengah ketidakpastian politik yang mencekam, pendidikan di Palestina dulunya dipandang sebagai kunci menuju stabilitas dan masa depan yang lebih baik. Namun, harapan itu kini perlahan memudar. Data dari Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) mengungkap gambaran suram: hampir 40% anak muda Palestina di Tepi Barat dengan ijazah diploma masih berjuang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran di wilayah tersebut melonjak drastis, bahkan lebih dari dua kali lipat sejak Oktober 2023, menandai pukulan telak bagi prospek ekonomi warga.
Situasi semakin memburuk setelah Israel membekukan izin kerja bagi sekitar 115 ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang sebelumnya bekerja di Israel. Hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan perpanjangan izin, memperparah krisis lapangan kerja yang sudah akut. "Kami melihat orang-orang di seluruh dunia mendapatkan pekerjaan dan menjalani hidup terbaik mereka, sementara kami terjebak," keluh Christy Abu Mahour, seorang mahasiswa jurusan bisnis, sebagaimana dilansir dari Aljazeera.
Kondisi ini mendorong semakin banyak warga Palestina untuk mempertimbangkan meninggalkan tanah air mereka. Maher Canawati, Mantan Wali Kota Bethlehem, menyatakan keprihatinan mendalam atas fenomena ini. Banyak sarjana terkemuka terpaksa bekerja di luar bidang keahlian mereka demi menyambung hidup. "Kami melihat dokter bekerja di restoran, arsitek kesulitan mencari kerja, perawat memohon pekerjaan. Semua hanya ingin hidup normal dan memiliki masa depan yang layak," ungkapnya pilu.
Tekanan yang dihadapi mahasiswa Palestina tidak hanya sebatas pada tuntutan akademik. Razia militer dan penutupan jalan seringkali membuat perjalanan menuju kampus menjadi sulit dan tidak menentu. Perkuliahan pun kerap terpaksa dialihkan secara daring setiap kali terjadi eskalasi politik, menambah ketidakpastian dalam proses belajar mengajar. "Untuk apa saya kuliah pada akhirnya? Bukankah saya belajar agar bisa mendapat pekerjaan?" tanya Khaled Abu Aishah, mahasiswa media, menyuarakan keraguan yang kini menghantui banyak rekannya.
Enass Elias, konselor akademik dan karier Universitas Bethlehem, mengonfirmasi keluhan serupa yang semakin sering ia dengar. Mahasiswa mengalami kelelahan psikologis yang mendalam, merasa frustrasi karena bertahun-tahun menimba ilmu namun peluang kerja tetap sangat terbatas. Setiap tahun, universitas-universitas Palestina meluluskan puluhan ribu mahasiswa baru, namun pertumbuhan ekonomi lokal tidak mampu menyerap mereka secara memadai. Akibatnya, banyak lulusan terpaksa bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
Salsabyl Salama, seorang lulusan fisioterapi berusia 25 tahun, menceritakan pengalamannya. Setelah sempat mendapat kontrak kerja empat bulan melalui program UNRWA di kamp pengungsi Bethlehem, kini ia bekerja sebagai kasir supermarket. "Ini bukan impian saya, tetapi pekerjaan ini membuat saya bisa mandiri," ujarnya pasrah namun tetap tegar.
Menurut Elias, persaingan kerja di Palestina sangat ketat. Fenomena lowongan kerja untuk dua posisi saja bisa menarik 60 hingga 70 pelamar. Ditambah lagi, banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman kerja sebelumnya, membuat lulusan baru semakin sulit menembus pasar kerja.
Bahkan, sektor publik yang dulunya dianggap sebagai pekerjaan yang stabil pun kini mulai dihindari. Sejak 2021, Otoritas Palestina menghadapi kesulitan dalam membayar gaji pegawai akibat pembekuan sebagian besar pendapatan pajak Palestina oleh Israel. Krisis fiskal ini semakin meruncing setelah perang di Gaza pecah pada Oktober 2023, memperburuk keadaan dan semakin menekan prospek masa depan bagi generasi muda Palestina.
