PT Brantas Abipraya (Persero) berkolaborasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1-3 untuk Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di lokasi proyek pada 21 Mei 2026 ini melibatkan sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang berperan penting dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Sertifikasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar mampu bersaing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini juga menjadi dukungan terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah. Peserta sertifikasi mencakup berbagai keahlian, mulai dari Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi, Tukang Besi Beton, Tukang Cat, Tukang Kayu, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional. Ia menyatakan, "Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan."
Lebih lanjut, Dian Sovana menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan tenaga kerja yang kompeten untuk mencapai target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek secara optimal. "Program Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik," ujarnya.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan peran strategis sektor konstruksi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yang berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja. Penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berkualitas.
Indro juga menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun," jelasnya.
Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan BUMN konstruksi, seperti Brantas Abipraya, dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi. Metode sertifikasi onsite dinilai efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi.
Data Kementerian PU menunjukkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi. Sektor Prasarana Strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi. Melalui kegiatan ini, Brantas Abipraya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional dengan meningkatkan kualitas SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing, guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
