Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Apkasindo juga mendesak pemerintah untuk segera memulihkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang saat ini anjlok drastis. Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menegaskan bahwa petani sawit, baik swadaya maupun bermitra, mendukung pembentukan DSI karena dinilai akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia.
"Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI," tegas Gulat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Apkasindo meminta pemerintah bergerak cepat dalam memperjelas mekanisme implementasi kebijakan DSI agar harga TBS sawit tidak terus terpuruk akibat spekulasi pasar dan ketidakpastian informasi.
Gulat mengungkapkan keprihatinannya atas anjloknya harga TBS petani swadaya yang kini berkisar antara Rp 1.800 hingga Rp 2.200 per kilogram, jauh di bawah harga pokok penjualan (HPP) sebesar Rp 2.000 per kilogram. Hal ini menyebabkan petani swadaya mengalami kerugian. Berbeda dengan petani plasma atau mitra yang masih memiliki kepastian kontrak pembelian dan harga TBS mereka berada di kisaran Rp 3.600 per kilogram, petani swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat.
Lebih lanjut, Gulat menilai bahwa anjloknya harga TBS petani tidak disebabkan oleh melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) global. Justru sebaliknya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam sedang menguat. "Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp 18.000 per kilogram, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp 15.800 per kilogram. Tapi sekarang hanya sekitar Rp 11 ribu per kilogram. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini," jelasnya.
Menurut Gulat, persoalan utama terjadi karena adanya bottleneck informasi dan ruang spekulasi di pasar setelah pengumuman kebijakan DSI. Banyak pelaku usaha dan pasar yang belum memperoleh penjelasan utuh mengenai mekanisme DSI, sehingga memicu kepanikan dan penurunan harga pembelian TBS. Ia mencontohkan, empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp 400, lalu turun lagi Rp 800, hingga mencapai Rp 1.500, padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027.
Gulat menambahkan bahwa DSI justru dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola sawit nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. "Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia," katanya.
Apkasindo juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah mengumpulkan asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Satgas Pangan Polri untuk memperjelas kebijakan serta meredam gejolak harga TBS. "Dengan pertemuan tadi sudah semakin clear. Kalau setelah ada lima poin kesepakatan tadi masih ada yang menekan harga petani, berarti memang ada niat melawan kebijakan Presiden," ujarnya.
Ia juga mendukung langkah Satgas Pangan Polri untuk memantau pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli TBS di bawah harga wajar. "Tidak ada alasan lagi membeli murah TBS petani setelah penjelasan pemerintah hari ini. Harga global bagus, ekspor tetap jalan, jadi jangan cari pembenaran untuk menekan harga petani sawit," tandasnya.
