Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan ketidaktahuannya mengenai anggaran sebesar Rp 100 miliar yang disebut-sebut dialokasikan untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai salat Idul Adha di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Rabu kemarin. Ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait alokasi dana tersebut dan berencana untuk memeriksanya lebih lanjut.
Informasi mengenai anggaran pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebelumnya menyebutkan bahwa sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Purbaya mengarahkan pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Ia berpendapat bahwa anggaran tersebut kemungkinan besar dikelola oleh kementerian tersebut. "Tanya Mensesneg. Saya rasa si uang mereka sendiri," ujar Purbaya, menyiratkan bahwa Kemensetneg memiliki otoritas dan pemahaman yang lebih baik terkait anggaran tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai sumber anggaran tersebut. Menurut Juri, anggaran bantuan sapi kurban Presiden memang bersumber dari APBN. Dana tersebut disalurkan melalui pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden. "Jadi, sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi, kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah," jelas Juri di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (26/5). Ia menambahkan bahwa perkiraan total anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan sapi kurban tersebut berkisar antara Rp 100 miliar hingga Rp 100-an miliar. Penyesuaian harga sapi di setiap daerah menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan total anggaran.
Pernyataan Purbaya yang mengaku belum mengetahui anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antar kementerian terkait alokasi dana publik, terutama untuk program-program yang melibatkan simbol kenegaraan seperti kurban Presiden. Meskipun Kemensetneg melalui Wamensesneg telah memberikan klarifikasi mengenai sumber dana dan mekanismenya, ketidaktahuan Menkeu menunjukkan adanya potensi celah komunikasi atau belum tersosialisasinya informasi secara menyeluruh di internal pemerintahan.
Program penyaluran sapi kurban oleh Presiden merupakan tradisi yang rutin dilakukan setiap tahunnya, bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam merayakan Idul Adha. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini selalu menjadi sorotan publik, mengingat besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Penjelasan lebih lanjut dari Kemensetneg mengenai rincian anggaran, termasuk mekanisme pengadaan sapi, pemilihan penyedia, dan distribusi, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat.
Keterangan Purbaya yang mengarahkan pertanyaan ke Kemensetneg bisa jadi merupakan upaya untuk menghindari spekulasi lebih lanjut atau karena memang data tersebut belum terintegrasi ke dalam sistem pelaporan Kementerian Keuangan secara rinci. Namun, penting bagi seluruh kementerian terkait untuk memiliki pemahaman yang sama dan terinformasi mengenai penggunaan dana APBN, terutama untuk program-program strategis dan berskala besar. Ke depannya, diharapkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dapat ditingkatkan untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
