Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Selasa (26/5) lalu, menggelar pertemuan krusial dengan para penjual dan perwakilan platform marketplace. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan para pelaku usaha yang berjualan secara daring. Para penjual (seller) menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan bisnis di toko online, yang nantinya diharapkan dapat dirumuskan menjadi solusi bersama yang adil bagi semua pihak dalam ekosistem niaga elektronik.
"Hari ini, kami mendengarkan aspirasi penjual dan perwakilan platform lokapasar tentang aktivitas niaga elektronik. Tentu masalah yang disampaikan hari ini tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen," ujar Budi dalam keterangannya pada Rabu (27/5/2026).
Mendag Budi mengakui bahwa beragamnya masalah yang dihadapi penjual di platform e-commerce merupakan isu penting. Ia menjelaskan bahwa tindak lanjut terhadap masalah-masalah ini akan dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Reviasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merancang rencana aksi implementasi yang efektif.
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sendiri telah memasuki tahap harmonisasi peraturan dan melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan platform serta penjual dalam proses penyusunannya. Beberapa fokus utama dalam revisi ini adalah penguatan perlindungan produk lokal dan peningkatan transparansi dalam platform digital. "Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal," tegas Budi.
Para penjual yang hadir dalam pertemuan tersebut, seperti Mira Nur Gandaniati dari Hody.id, Henry Hidayat dari Imago Raw Honey, dan Yulianah dari Jakarta Candle, menyambut baik kesempatan ini. Mereka berterima kasih atas fasilitasi Kemendag yang memungkinkan mereka menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada platform dan pemerintah. Harapan utama mereka adalah terciptanya solusi yang menguntungkan semua pihak dan regulasi yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk dapat bersaing dan merajai pasar domestik.
Di sisi lain, perwakilan dari platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta TikTok, turut hadir dan merespons keluhan penjual. Kepala Kebijakan Publik TikTok, Hilmi Adrianto, mencatat beberapa hal terkait peningkatan visibilitas merek lokal, transparansi biaya, serta sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya, yang akan dievaluasi lebih lanjut. Deputy Director of Government Relations Shopee, Balques Manisang, juga menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi masukan penjual yang telah dicatat dengan baik dan disampaikan kepada tim terkait. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif untuk mewujudkan ekosistem e-commerce yang lebih adil dan berdaya saing.
