Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp 8.600 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027. Angka fantastis ini merupakan hasil perhitungan Kementerian PPN/Bappenas yang dirancang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,9% hingga 7,5% pada tahun mendatang. Kebutuhan pembiayaan yang masif ini menunjukkan betapa krusialnya peran sektor keuangan dalam mendorong kemajuan bangsa.
Dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Friderica, yang akrab disapa Kiki, menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan. Ia secara spesifik mendorong pengembangan obligasi daerah sebagai salah satu instrumen potensial untuk membiayai pembangunan di tingkat regional. Obligasi daerah dapat menjadi solusi inovatif bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana dari masyarakat atau investor guna membiayai proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Selain itu, Kiki juga menyoroti potensi besar dari sektor ekonomi hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif. Sektor ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan luas atau telah menginisiasi program-program berbasis lingkungan. Ekonomi hijau tidak hanya berkontribusi pada kelestarian alam, tetapi juga menawarkan peluang ekonomi yang signifikan melalui berbagai bentuk investasi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Kiki meyakini bahwa daerah-daerah yang memiliki aset alam melimpah dapat memanfaatkan potensi ini untuk menciptakan nilai ekonomi yang dapat didorong bersama.
Lebih lanjut, OJK juga melihat peluang besar dalam pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas. Kemajuan teknologi informasi membuka pintu bagi inovasi layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan terjangkau. Dengan demikian, masyarakat di berbagai lapisan dapat lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan, yang pada gilirannya akan mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Terakhir, Kiki juga menekankan pentingnya pengembangan sektor jasa keuangan syariah. Potensi ekonomi syariah di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Sumatera Barat, dinilai sangat besar. Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui instrumen-instrumen keuangan yang adil dan beretika. Dengan berbagai strategi pembiayaan yang inovatif dan inklusif, Indonesia optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di masa mendatang.
