Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dengan tegas membantah narasi yang menyebutkan perekonomian Indonesia tengah menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Beliau menekankan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam jalur yang kuat, mampu menghadapi berbagai tekanan global, dan jauh dari faktor-faktor penyebab krisis historis tersebut. Penegasan ini disampaikan Juda Agung dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta, pada Senin (25/5/2026).
Juda Agung memaparkan data-data ekonomi yang mendukung klaim kekuatan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat impresif sebesar 5,61%. Sementara itu, inflasi pada bulan April 2026 berhasil dijaga pada level yang stabil, yaitu 2,42%. Konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 5,52%, sebuah indikator kuat bahwa daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga.
Tidak hanya konsumsi, pengeluaran pemerintah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 22%. Hingga April 2026, pendapatan negara berhasil mencapai Rp 918 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 13,3%. Sektor perpajakan menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 16,1%. Di sisi lain, belanja negara juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 34,3%. Meskipun terdapat belanja yang cukup tinggi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil dikendalikan pada angka 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal I yang mencapai 0,92%.
"Kalau melihat angka-angka tadi, kita itu jauh dari situasi krisis," ujar Juda Agung, menanggapi kekhawatiran yang sempat diangkat mengenai potensi krisis ekonomi. Beliau merujuk pada tiga sumber utama yang secara historis seringkali menjadi pemicu krisis ekonomi di berbagai negara.
Pertama adalah krisis fiskal, yang pernah melanda Amerika Latin pada tahun 1980-an akibat defisit fiskal yang membengkak dan hilangnya kepercayaan investor terhadap surat utang pemerintah. Saat ini, defisit fiskal Indonesia relatif terbatas, dijaga di bawah 3%, dan pembiayaan fiskal masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari investor domestik maupun asing. Hal ini tercermin dari yield surat utang pemerintah yang relatif stabil di kisaran 6,5-6,7%, menunjukkan tidak adanya tanda-tanda krisis yang bersumber dari fiskal.
Kedua, ketimpangan neraca pembayaran, seperti yang terjadi pada krisis 1997-1998, di mana banyak perusahaan terbebani utang luar negeri yang besar dan kolaps akibat pelemahan nilai tukar. Juda Agung menjelaskan bahwa saat ini neraca pembayaran Indonesia relatif sehat dan seimbang, sehingga tidak ada indikasi krisis dari sisi ini.
Terakhir, krisis keuangan yang dipicu oleh peningkatan pinjaman yang tidak terbayarkan, seperti yang dialami Amerika Serikat pada tahun 2008 akibat gelembung (bubble) di berbagai sektor, termasuk properti. Beliau menegaskan bahwa tanda-tanda terjadinya gelembung yang berpotensi memecah sistem keuangan juga tidak terlihat di Indonesia saat ini. Dengan demikian, ketiga sumber utama krisis ekonomi tersebut tidak terdeteksi dalam data ekonomi Indonesia hingga saat ini.
