Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyayangkan progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang dinilai masih rendah, bahkan disebutnya "setengah mangkrak". Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan baru mencapai 58-59%, jauh dari target penggunaan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dody menduga ada pejabat di kementeriannya yang bertindak "tidak terpuji" di awal pembangunan, meskipun ia enggan merinci lebih lanjut. "Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Dody mengungkapkan bahwa ia telah memberikan berbagai arahan dan solusi sejak awal untuk mengantisipasi hambatan proyek, namun instruksi tersebut tidak dijalankan dengan serius oleh jajarannya. Akibatnya, persoalan di lapangan baru ditangani belakangan, menyebabkan keterlambatan progres pembangunan. Ia menyoroti bahwa berbagai kendala teknis seharusnya sudah dapat diselesaikan pada Januari-Februari 2026. Keterlambatan penanganan inilah yang membuat pembangunan sekolah rakyat tertinggal dari jadwal. Dody bahkan mengaku harus melakukan pencopotan beberapa pejabat akibat persoalan ini. "Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.
Ia menambahkan bahwa dirinya kerap memberikan solusi untuk mempercepat progres pembangunan, namun banyak pihak yang tidak menanggapi saran tersebut dengan serius. "Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.
Lebih lanjut, Dody mengungkapkan adanya kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar sekolah rakyat siap digunakan pada Juni 2026. "Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," tegas Dody.
Akibat dari berbagai persoalan ini, Dody mengaku telah melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Sejumlah pejabat mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai diganti demi mempercepat penyelesaian proyek. Meskipun demikian, realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58-59%. Beberapa titik bahkan menunjukkan progres terendah, seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Namun, Dody optimis bahwa 88 sekolah rakyat akan selesai pada bulan Juni.
