Pengamat ekonomi Dr. Surya Vandiantara menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Menurutnya, penilaian ekonomi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai indikator lain, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Neraca Transaksi Berjalan, Cadangan Devisa, dan kesehatan fiskal. Mengandalkan fluktuasi nilai mata uang semata dapat menyesatkan dalam membaca situasi ekonomi, termasuk yang terjadi di Indonesia.
Surya menyoroti adanya narasi yang berupaya mendiskreditkan perekonomian Indonesia dengan hanya berfokus pada pergerakan nilai dolar Amerika Serikat. Narasi semacam ini, menurutnya, tidaklah komprehensif dan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Ia menekankan bahwa dari sisi fundamental ekonomi, Indonesia masih menunjukkan kinerja yang baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara konsisten positif. Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61 persen, diikuti oleh 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025, dan 5,04 persen pada triwulan III tahun 2025. Fakta ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai dolar Amerika Serikat tidak memberikan dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini juga mengaitkan pernyataannya dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Surya menjelaskan bahwa hal tersebut adalah kenyataan di lapangan. Penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi lebih banyak dilakukan oleh pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor, serta investasi dalam valuta asing. Kegiatan-kegiatan ini cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan.
Meskipun demikian, Surya mengakui bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi dampak negatif pelemahan rupiah terhadap masyarakat, terutama di pedesaan. Salah satu upaya penting adalah peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan subsidi yang lebih besar, pemerintah berupaya meredam lonjakan harga BBM agar masyarakat tetap dapat merasakan harga yang stabil dan terjangkau, seperti sedia kala. Langkah antisipasi strategis ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah fluktuasi nilai tukar.
