CEO Danantara, Rosan Roeslani, membeberkan empat alasan kuat di balik penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penunjukan ini merupakan langkah strategis dalam mengelola tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Alasan pertama adalah rekam jejak Thomas yang gemilang dalam memimpin perusahaan multinasional, termasuk pengalamannya sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Pengalaman ini menunjukkan kemampuannya dalam skala global dan pemahaman mendalam terhadap operasional perusahaan besar.
Alasan kedua, yang tak kalah penting, adalah kemampuannya berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Meskipun berstatus Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Thomas memiliki ikatan personal dengan Indonesia melalui istrinya yang berasal dari Indonesia. Kemampuan berbahasa ini dinilai krusial untuk membangun sinergi dan pemahaman yang lebih baik dalam lingkungan kerja serta dengan para pemangku kepentingan di Indonesia. Rosan Roeslani menekankan bahwa hal ini menjadi pertimbangan penting selain dari pengalaman profesionalnya.
Selanjutnya, alasan ketiga merujuk pada pengalaman luas Thomas di sektor perdagangan dan pertambangan. Sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ekspor komoditas Indonesia. Keahliannya di bidang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan strategi ekspor dan memastikan efektivitas tata kelola. Terakhir, alasan keempat adalah jejaring yang luas yang dimiliki oleh Thomas. Pengalamannya memimpin berbagai perusahaan di sektor mineral telah membentuk jaringan yang kuat, yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisi DSI di pasar internasional. Rosan juga menyoroti kinerja Thomas yang dinilai sangat baik selama ini di Danantara.
Pembentukan DSI sendiri merupakan respons terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PP ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Melalui kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa DSI dibentuk oleh BPI Danantara sebagai upaya pengawasan atas ekspor devisa SDA komoditas strategis. Hal ini juga bertujuan membangun validitas dan integritas data perdagangan. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif ganda: pertama, memperkuat kontrol terhadap DHE yang berpengaruh pada stabilitas nilai tukar dan transaksi berjalan neraca pembayaran. Kedua, mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui pajak, bea keluar, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA. Airlangga menambahkan bahwa upaya ini krusial untuk menghindari trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar. Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama DSI diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan ini dan membawa DSI menuju pengelolaan ekspor komoditas yang lebih efektif dan transparan.
