Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/05) bersama sejumlah tokoh ekonomi nasional. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan ekonomi secara umum menjadi latar belakang utama diskusi ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menggali pengalaman berharga dari para tokoh yang pernah menjabat sebagai menteri atau Gubernur Bank Indonesia, khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi di masa lalu. Salah satu fokus utama adalah pembelajaran dari penanganan krisis pada periode 2008. Para tokoh tersebut membagikan catatan penting mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi yang signifikan, serta fluktuasi nilai tukar mata uang.
Menurut Airlangga, pengalaman masa lalu ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam merancang langkah antisipatif yang lebih kuat menghadapi berbagai dinamika global saat ini. Ia membandingkan situasi makroekonomi saat ini dengan periode sebelumnya, menyatakan bahwa secara relatif, kondisi makroekonomi Indonesia saat ini lebih baik dan fundamentalnya lebih kuat. "Depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," tegas Airlangga, menyoroti resiliensi ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap berbagai regulasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan dan memastikan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga mengidentifikasi perlunya penguatan permodalan perbankan sebagai langkah krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan.
Selain isu stabilitas ekonomi dan keuangan, pembahasan juga merambah pada implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional secara keseluruhan, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan bahwa devisa yang dihasilkan dari ekspor memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Airlangga Hartarto juga melaporkan bahwa telah dilakukan sosialisasi kebijakan DHE dan ekspor melalui badan usaha milik negara kepada para asosiasi pengusaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan hasil ekspor.
