Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan penting dengan sejumlah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), termasuk Burhanuddin Abdullah dan Soedradjad Djiwandono. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menggali pengalaman berharga para pemimpin BI terdahulu dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Diskusi ini menjadi krusial mengingat situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa para mantan Gubernur BI membagikan catatan penting dari masa lalu. Secara khusus, mereka mengulas pengalaman saat menghadapi krisis ekonomi di tahun 2008. Periode jabatan mereka yang umumnya berkisar antara 2004 hingga 2014 memberikan perspektif mendalam mengenai dinamika ekonomi Indonesia di era tersebut.
Airlangga menyoroti salah satu periode krusial, yaitu pada tahun 2005, ketika inflasi di Indonesia melonjak tajam hingga mencapai 27 persen. Lonjakan ini dipicu oleh krisis minyak global yang menyebabkan harga minyak mentah mencapai 140 dolar per barel, ditambah dengan penyesuaian harga energi di dalam negeri. "Tahun 2005 terjadi krisis minyak di mana harga minyak bisa naik 140 dolar, ada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik 27 persen," ungkap Airlangga. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga mengenai kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal.
Dalam perbandingan dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini, Airlangga menyatakan optimisme. Ia menilai bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini jauh lebih stabil. Pelemahan nilai tukar rupiah sejak awal tahun yang hanya berkisar 5 persen menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan periode krisis sebelumnya. "Jadi jauh lebih rendah kasus sebelumnya dan dari situ belajar bagaimana mengantisipasi dan bagaimana diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," jelasnya.
Presiden Prabowo, sebagai respons terhadap diskusi tersebut, menginstruksikan Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk terus memantau situasi finansial negara secara ketat. Lebih lanjut, pemerintah perlu mengkaji langkah-langkah strategis untuk memperkuat permodalan perbankan. "Bapak Presiden meminta kami beserta Menkeu memonitor bagaimana regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan menjaga prudensial dari perbankan kita," tegas Airlangga. Penguatan sektor perbankan dianggap vital untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik masukan dari para mantan Gubernur BI. Ia secara khusus mencatat berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengelola krisis di masa lalu. Purbaya berjanji akan mempelajari secara mendalam setiap pengetahuan dan rekomendasi yang dibagikan. "Dia sharing pengetahuan gimana waktu mengalami ada krisis 2007-2008 dan sebelum-sebelumnya. Itu saja kita pelajari, masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari," ujarnya. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan pengalaman historis untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam menghadapi potensi tantangan ekonomi yang mungkin timbul.
