Kebijakan mandatori biodiesel terbukti efektif menekan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, namun kini program strategis nasional tersebut terancam oleh isu Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas, terutama pada kebun petani rakyat yang banyak mengalami penurunan akibat usia tanaman tua dan bibit suboptimal, sangat bergantung pada kepastian legalitas lahan. Sayangnya, ketidakpastian perpanjangan dan penerbitan HGU berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberhasilan program mandatori biodiesel B50.
Dr. Eugenia Mardanugraha, seorang peneliti sawit dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa kepastian legalitas lahan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang. Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha perkebunan, tetapi juga dapat mengganggu strategi ketahanan energi nasional. Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat pemerintah menargetkan program biodiesel B50 mulai diterapkan pada semester II tahun 2026.
Menurut Dr. Eugenia, kelanjutan ketidakpastian HGU akan membawa risiko besar bagi program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Ia menyampaikan kekhawatiran ini dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026. Pemerintah memang menargetkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian integral dari strategi ketahanan energi nasional. Namun, target ambisius ini berpotensi menghadapi tekanan yang sangat serius apabila produktivitas sawit nasional tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Peningkatan produktivitas sawit, yang menjadi tulang punggung program biodiesel, sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan dan investasi yang berkelanjutan. Ketidakpastian HGU menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif, menghambat petani untuk melakukan investasi jangka panjang dalam peremajaan tanaman dan penerapan teknologi yang lebih baik. Akibatnya, produktivitas sawit dapat stagnan atau bahkan menurun, membuat target B50 semakin sulit tercapai.
Selain itu, ketidakpastian HGU juga dapat memicu konflik lahan dan menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan, yang pada gilirannya akan menghambat upaya pemerintah dalam mengintegrasikan lahan sawit rakyat ke dalam rantai pasok biodiesel yang lebih efisien. Industri sawit sendiri merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian Indonesia, menyumbang devisa negara yang signifikan dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Terganggunya keberlanjutan industri ini akibat masalah HGU akan berdampak luas pada stabilitas ekonomi makro.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah HGU perkebunan sawit, terutama bagi petani rakyat, harus menjadi prioritas utama. Kepastian hukum dan kemudahan dalam proses perpanjangan serta penerbitan HGU akan memberikan stimulus yang kuat bagi petani untuk berinvestasi dalam replanting dan meningkatkan produktivitas. Hal ini tidak hanya krusial untuk keberhasilan program biodiesel B50, tetapi juga untuk menjaga ketahanan energi nasional, stabilitas industri sawit, dan kontribusi sektor ini terhadap kesejahteraan masyarakat serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sumber berita ini adalah Antara.
