REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mendapat respons dari kalangan petani sawit swadaya. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyuarakan aspirasi agar kebijakan baru ini tetap memprioritaskan perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan menjaga keberlanjutan penghidupan petani di daerah.
Ketua SPKS, Sabarudin, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Namun, ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang cermat agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi petani sawit rakyat. "Negara hadir untuk melindungi petani. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi," tegas Sabarudin dalam keterangannya pada Kamis (21/5/2026).
SPKS menilai bahwa kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga merupakan kunci stabilitas pasar sawit domestik. Sabarudin menyoroti bahwa petani membutuhkan jaminan agar harga TBS dapat mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan mereka di tingkat kebun. Ia mengkhawatirkan adanya penurunan harga TBS di beberapa daerah, padahal petani rakyat mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.
Untuk itu, SPKS mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani, sebelum kebijakan ini diterapkan sepenuhnya. Langkah dialogis ini dianggap krusial agar penguatan tata kelola ekspor dapat berjalan selaras dengan perlindungan terhadap rantai pasok sawit nasional. "Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional," ujar Sabarudin.
Lebih lanjut, SPKS juga mendesak adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan, serta alokasi manfaat industri sawit yang dapat mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat. Sebelumnya, pemerintah memang berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI dengan tujuan meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Namun, SPKS berharap agar fokus pada kesejahteraan dan perlindungan petani tidak terabaikan dalam proses tersebut.
