Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) selama satu hari dalam seminggu akan diperpanjang hingga dua bulan ke depan, demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Keputusan ini diambil sebagai respons berkelanjutan terhadap upaya menekan konsumsi bahan bakar nasional, menyusul gangguan rantai pasok minyak mentah global akibat konflik yang memanas di Timur Tengah. Awalnya, kebijakan WFH ini telah diterapkan selama dua bulan sejak April 2026.
Airlangga menyatakan bahwa evaluasi lebih lanjut terhadap situasi global, khususnya perkembangan konflik di Timur Tengah, akan menjadi dasar penentuan kelanjutan kebijakan ini setelah periode dua bulan mendatang. "Ya kan kita monitor perangnya ini kan kita lihat lagi, 2 bulan lagi, gimana situasinya," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH dinilai cukup efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar nasional, meskipun ia tidak merinci angka pasti penghematan yang telah dicapai. "Ya tentu konsumsi-nya (BBM) turun. (Hitungan Penghematan WFH) ada, nanti di kantong," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikan sinyal mengenai kelanjutan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diimplementasikan pemerintah sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Purbaya menekankan bahwa keputusan akhir mengenai kelanjutan kebijakan WFH akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Jika kondisi pasar minyak global membaik, sistem kerja ASN dapat dikembalikan ke mode normal. "Oh, kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya udah, kita lepas lagi ke normal," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Pelonggaran kebijakan WFH ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan efisiensi energi dengan normalisasi aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan diperpanjangnya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat terus berkontribusi dalam penghematan energi, sembari pemerintah terus memantau dinamika pasar energi global. Penghematan konsumsi bahan bakar tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi.
Pemerintah juga mengkaji berbagai alternatif kebijakan lain untuk meredam dampak fluktuasi harga energi. Hal ini termasuk optimalisasi penggunaan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi di sektor transportasi. Diharapkan, kombinasi berbagai strategi ini dapat memberikan solusi jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian pasar energi global. Pengalaman penerapan WFH ini juga membuka wacana tentang fleksibilitas kerja di masa depan, di mana keseimbangan antara kerja dari rumah dan kerja dari kantor dapat dioptimalkan.
