Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemangkasan terhadap kuota ekspor gas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bahlil dalam acara IPA CONVEX 2026 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu (20/5/2026). Pernyataan ini sangat krusial mengingat adanya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait dinamika yang sempat terjadi sebelumnya.
Bahlil mengakui bahwa dirinya memahami betul komitmen KKKS yang akan menyelesaikan kontrak ekspor gas pada tahun 2025 dengan pasar yang sudah terjalin. Ia secara spesifik menyinggung adanya sedikit dinamika yang muncul, namun menegaskan bahwa pengalaman tersebut tidak akan terulang di tahun mendatang. "Saya janji kepada Bapak Ibu semua, di 2025 itu kejadian, pengalaman yang bahwa satu tahun pemerintahan bawa Presiden Prabowo, tapi 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakan ke luar negeri," ujar Bahlil, memberikan kepastian mutlak kepada para pengusaha.
Lebih lanjut, Menteri ESDM mengimbau agar para pengusaha tidak perlu lagi merasa khawatir akan adanya potensi gangguan terhadap kelancaran ekspor gas mereka. Bahlil menyatakan bahwa seluruh persetujuan ekspor gas untuk tahun ini telah ditandatanganinya, sebuah langkah yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kepastian bagi para investor. "Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan," tegas Bahlil, memberikan penegasan lebih lanjut.
Menyikapi isu mengenai pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya mencari solusi alternatif. Meskipun kuota ekspor tetap dijaga, kewajiban untuk memastikan pasokan gas domestik tetap menjadi prioritas. "Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak," tuturnya, mengindikasikan bahwa strategi baru akan dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut.
Penegasan dari Menteri ESDM ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri hulu migas Indonesia. Kepastian mengenai kuota ekspor gas tidak hanya memberikan jaminan bagi para KKKS yang telah memiliki kontrak jangka panjang, tetapi juga berkontribusi pada iklim investasi yang lebih stabil dan kondusif. Hal ini penting untuk mendorong keberlanjutan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Dengan adanya jaminan ini, para pelaku usaha dapat merencanakan operasional dan pengembangan bisnis mereka dengan lebih percaya diri, tanpa dibayangi ketidakpastian kebijakan ekspor. Komitmen pemerintah untuk menjaga kontrak yang sudah ada sembari mencari solusi untuk kebutuhan domestik menunjukkan pendekatan yang seimbang dalam mengelola sumber daya energi nasional.
