Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui CEO-nya, Rosan Roeslani, mengumumkan pembentukan BUMN Khusus Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Langkah strategis ini dirancang untuk menyelamatkan devisa negara dari praktik manipulasi dalam tata kelola ekspor, seperti under-invoicing dan transfer pricing. Rosan menegaskan komitmen untuk menekan praktik-praktik nakal ini hingga mencapai titik nol, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas yang diusung oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia yang kini sedang berproses menjadi anggota OECD, dinilai Rosan akan semakin kuat dalam mencegah pelanggaran ekspor dengan adanya BUMN khusus ini.
Menurut Rosan, transparansi yang akan diterapkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia justru akan memberikan rasa aman kepada para pembeli internasional. Hal ini penting mengingat praktik manipulasi harga dapat menyeret pembeli ke dalam masalah hukum. Ia menekankan bahwa BUMN baru ini tidak akan langsung mengambil alih seluruh transaksi ekspor. Tahap awal, yang akan dimulai pada bulan Juni, akan difokuskan pada pengumpulan data dan pelaporan komprehensif selama tiga bulan. Hasil kajian ini akan dievaluasi kembali untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai alur ekspor secara keseluruhan.
Rosan menjamin bahwa proses ini akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. BPI Danantara akan sangat terbuka terhadap masukan dari para pelaku usaha, asosiasi industri, KADIN, dan APINDO. Komunikasi terbuka ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan kelancaran implementasi kebijakan baru. Kontrak-kontrak ekspor yang telah ada akan tetap dihormati, namun akan dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian harga dengan kondisi pasar terkini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa kajian pembentukan BUMN Khusus Ekspor ini telah berlangsung selama lebih dari satu tahun dan melibatkan berbagai kementerian. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ekspor. Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengamankan pendapatan negara dari sektor ekspor, serta meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata pasar global melalui tata kelola yang lebih baik dan transparan. Dengan demikian, praktik-praktik yang merugikan negara dan menciptakan "uang gelap" dapat diminimalisir secara efektif.
